Postur APBN pun tetap akan dijaga, di mana target belanja negara tetap dengan angka Rp3.621,3 triliun.
Sri Mulyani meminta publik untuk bersabar melihat perkembangan kas negara ke depannya. Risiko defisit akan dia sampaikan lebih lanjut pada laporan semester di pertengahan tahun nanti.
Sementara itu, Achmad memberikan sejumlah masukan untuk pemerintah guna menghindari risiko gejolak APBN menjadi "bom waktu" bagi perekonomian nasional.
BACA JUGA:Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan Minta Program MBG Diaudit Berkala Tiap Tiga Bulan Sekali
Sarannya itu mencakup reformasi administrasi pajak harus dilakukan bertahap dan terukur, perbaikan Coretax harus dibarengi dengan solusi jangka pendek bagi wajib pajak, penataan ulang belanja prioritas yang berfokus pada rakyat dan pemulihan ekonomi, diversifikasi pendapatan negara (optimalisasi dividen BUMN, efisiensi aset negara, hingga kerja sama investasi swasta), dan memastikan pengelolaan utang tetap dalam struktur yang aman dan tidak membebani APBN dalam jangka panjang.
Catatan yang tak kalah penting adalah soal transparansi. Meski Sri Mulyani menyatakan penundaan laporan APBN demi menghindari misinterpretasi, kesan ketiadaan transparansi itu tak bisa dielakkan yang membuat pelaku ekonomi gusar.
Alasan Sri Mulyani itu cukup paradoks mengingat dia kerap kali menyatakan transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar demokrasi yang terus pihaknya jaga sebagai bendahara negara (salah satunya diungkapkan dalam Final Lomba Cerdas Cermat APBN 2024, 8 Oktober 2024).
Bila dia ingin mengambil simpati publik, tradisi transparansi APBN perlu untuk terus dilanggengkan. Dengan begitu, publik bisa memercayai bahwa, meski ada berbagai gejolak, pengelolaan APBN oleh negara tetap berjalan sesuai koridor. (ANTARA)