Belanja Bansos 2025 Capai Rp25,9 Triliun, Pemerintah Pastikan Tak Terdampak Efisiensi

BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa alokasi belanja bantuan sosial (bansos) tetap menjadi prioritas pemerintah, dengan realisasi mencapai Rp25,9 triliun per Februari 2025, atau 19,2 persen dari target tahunan. 

Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai Rp24,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada program bansos, yang tetap berjalan sesuai jadwal tanpa pemangkasan.

Dana bansos yang telah disalurkan mencakup berbagai program utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp10,3 triliun, serta iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI JKN) Rp7,7 triliun. 

Selain itu, ada juga alokasi untuk pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan lancar guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung kesejahteraan kelompok rentan.

BACA JUGA:RKP 2026: Pemerintah Fokuskan Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen, Prioritaskan Pembangunan Berkelanjutan

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Awal 2025 Menurun, Per Januari 2025 Hanya Rp88,89 Triliun atau 4,06 Persen Dari Target

Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari pagu anggaran. Angka ini sedikit lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 9,7 persen, karena pada 2024 terdapat faktor tambahan seperti pelaksanaan pemilu dan distribusi bantuan pangan. 

Sementara itu, belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp83,6 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp127,9 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.

Suahasil menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, serta acara seremonial. Sebaliknya, pos belanja strategis seperti gaji pegawai, layanan publik, subsidi energi, serta anggaran pendidikan dan kesehatan tetap aman dari pemangkasan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan dengan strategi refocusing dan reposturing anggaran, tanpa mengganggu target defisit APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp616,2 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa anggaran tetap digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. (antara)