Seruan Ahok ini mengangkat isu transparansi dan akuntabilitas di perusahaan energi milik negara, mengingat publik semakin menuntut keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan operasional.
Dengan langkah ini, diharapkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana dapat segera terungkap, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait dapat diperbaiki.
Ancaman Keras Ahok
Ahok juga melontarkan pernyataan tegas terhadap pihak-pihak yang pernah menyebutnya 'Macan Ompong' dan meremehkan kiprahnya di Pertamina. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat perlakuan istimewa karena dianggap sebagai teman dekat Presiden Jokowi.
Namun, setelah bersikap tegas, dukungan tersebut menguap selama 7-8 bulan, sehingga direksi mulai menunjukkan sikap berani menentang. "Setelah 7-8 bulan tidak diterima, saya melihat direksi mulai melawan karena mereka sadar saya tak bisa digantikan," ujarnya.
BACA JUGA:Terjerat Kasus Korupsi, Segini Besaran Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga
Ia menegaskan bahwa sebelum mengundurkan diri, ia telah mengunci rencana kerja melalui RKAP dan RUPS untuk tahun 2024, yang mensyaratkan penghematan hingga 46 persen pada seluruh pengadaan procurement.
Jika penghematan itu tidak tercapai, artinya ada pencurian, dan semua transaksi tercatat. Dalam penjelasannya, Ahok tidak menyembunyikan bahwa ia pernah mengancam para direksi secara kasar.
“Mungkin kalian menganggap saya tak berdaya sekarang, tapi tunggu saja—suatu hari nanti, catatan yang saya punya akan membuka semua, dan saya jamin saya akan penjarakan kalian semua,” tegasnya.
Ahok menambahkan data dan rekaman saya bukan sekadar catatan biasa. Jika rezim yang berkomitmen melawan korupsi di sektor Migas dan Pertamina benar-benar menindak, maka seluruh bukti itu akan membongkar praktik mafia yang merugikan negara.
BACA JUGA:Tak Kooperatif, 2 Pejabat Pertamina Patra Niaga Dijemput Paksa Kejagung Sebagai Tersangka Baru
Tuntutan Audit dan Pengawasan Ketat
Selain ancaman kerasnya, Ahok menginginkan agar Kejaksaan Agung memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak mentah oplosan Pertalite.
Ia menyoroti bahwa sejak tahun 2025, keakuratan penerapan RKAP dan RUPS untuk tahun 2024 harus ditegakkan. Apabila target penghematan 46 persen tidak tercapai, ia yakin ada intensi pencurian yang melibatkan para pejabat di lingkungan Pertamina.
Tak hanya mengincar direksi Pertamina, Ahok juga mengajak pihak-pihak yang berani membongkar sistem mafia migas. Menurutnya, harga minyak ICP yang ditetapkan oleh Menteri ESDM seharusnya lebih efisien melalui penggunaan kilang modern dan e-katalog.
“Jika ada penyimpangan, saya dengan data yang saya miliki akan buktikan dan penjarakan akan saya laksanakan,” ujarnya dengan tegas.
BACA JUGA:Soal Kasus Pertamina: Prabowo Sebut Akan Bersihkan Tata Kelola Minyak Mentah dari Praktik Korupsi
Untuk diketahui, Ahok yang pernah menjabat Komut Pertaminasejak 22 November 2019, mengundurkan diri pada tahun 2024 untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024.