JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tampil tegas dengan desakan agar praktik korupsi dan ketidakterbukaan di lingkungan Pertamina segera diungkap. Bahkan, ia siap bongkar 'borok' di tubuh Pertamina.
Ahok menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Pernyataan tegas mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) tersebut, yang siap dipanggil Kejagung seperti dikutip dari kanal YouTube Narasi Newsroom pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Tanpa rasa takut, Ahok bakal ungkap rekaman rapat Pertamina. Ia berharap agar rekaman rapat Pertamina diputar secara terbuka agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa yang terjadi di balik layar.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Ahok
"Saya siap (dipanggil), saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang, (biar) semua rekaman rapat saya itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina," tegasnya.
Meskipun bersedia memberikan keterangan, Ahok mengakui bahwa persoalan teknis pencampuran BBM jenis Pertamax dengan Pertalite masih di luar jangkauannya karena sifatnya yang sangat teknis.
Namun, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menekankan pentingnya mengungkap seluk-beluk pengelolaan BUMN Pertamina untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang merugikan negara.
Sebagai politisi dari PDIP, Ahok mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan Pertamina, terutama untuk mengusut keuntungan yang diperoleh pada tahun 2024.
BACA JUGA:Pertamina dan ESDM Pastikan Tidak Ada Penurunan Kualitas Pertamax
Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan mendalam atas proses procurement pengadaan yang diduga menelan miliaran dolar, padahal dalam RKAP dan RUPS yang telah disetujui menteri, harus ada efisiensi hingga 46 persen.
Lebih jauh, Ahok juga meminta agar Kejaksaan Agung mengakses data dari PPATK guna menelusuri aliran dana kontraktor Pertamina ke berbagai pihak.
Ia menambahkan bahwa penyelidikan tidak hanya perlu menghitung keuntungan, tetapi juga memeriksa harta kekayaan pejabat di Pertamina, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.
“Periksa pula keterkaitan aset seperti tanah, sertifikat, dan apartemen milik pejabat—pastikan seluruh harta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.
BACA JUGA:DPR Ingatkan Pertamina Segera Berbenah Usai Skandal BBM Oplosan Terbongkar