Perkuat Tata Kelola dan Kepercayaan Publik, Pertamina Bentuk Tim Crisis Center

BELITONGEKSPRES.COM - PT Pertamina (Persero) mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi dan memperkuat aspek operasional dalam proses bisnisnya. 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kami telah membentuk Tim Crisis Center guna meninjau kembali seluruh proses bisnis, khususnya dari sisi operasional. 

Langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memastikan tata kelola yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tetap terjaga," ujar Simon dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Senin, 3 Maret.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Pertamina Harus Fokus pada Markup Impor BBM, Bukan Soal Oplosan

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar, Pakar ITB Beri Penjelasan

Sebagai pemimpin utama di Pertamina, Simon menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan dalam menjaga reputasi perusahaan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya berdiri di garda terdepan untuk memastikan Pertamina tetap menjadi perusahaan yang dipercaya dan dibanggakan oleh rakyat Indonesia," tambahnya.

Selain itu, Simon juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak kasus dugaan korupsi yang mencuat terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. 

Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh guna memperbaiki sistem tata kelola agar lebih transparan dan bertanggung jawab.

"Atas nama seluruh keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Kami akan terus melakukan perbaikan, dan saya yakin masih banyak insan Pertamina yang memiliki dedikasi tinggi serta kecintaan mendalam terhadap bangsa ini," ujarnya.

BACA JUGA:BBM Non Subsidi Pertamina Turun Harga per Maret 2025, Cek Daftarnya di Sini!

BACA JUGA:DPR Ingatkan Pertamina Segera Berbenah Usai Skandal BBM Oplosan Terbongkar

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) pada periode 2018–2023, yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.