Pidato Perdana di DPRD, Bupati Belitung Siap 'Gass Full' Tanpa Banyak Main Rem

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Bupati Kabupaten Belitung Djoni Alamsyah Hidayat menyampaikan pidato sambutan bupati masa jabatan tahun 2025-2030.

Pidato perdana tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Belitungke XV Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dalam pidotanya, Bupati Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya tidak akan berjalan lamban.

"Kita harus bekerjasama dan sama sama bekerja, membangun sinergi dan kekompakan, karena kekompakan adalah kekuatan terbesar kita pada saat ini. Ayo kita Jangan terlalu banyak lagi bermain Rem harus Gass Full," ajak Bupati Belitung.

BACA JUGA:Kasus 17 Ton Timah ilegal, Kejari Belitung Belum Terima Penetapan Tersangka Baru

BACA JUGA:Sertijab Pj Bupati ke Bupati Belitung, Djoni: Terimakasih Bapak Pj Mikron

Menurut Djoni, sebagai bupati yang baru dilantik, ia berkomitmen untuk menyelaraskan misi-misi dan program mereka. Sehingga pembangunan ini Liner dengan apa yang menjadi program-program pusat.

"Khususnya dalam Program 8 Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Program ini juga selaras dengan apa yang menjadi misi-misi kami," tegasnya 

Djoni menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah, dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat turut menambah tantangan yang harus dihadapi. "PAD itu ibarat darah dalam tubuh kita. Kalau rendah, daerah akan sulit maju," ujarnya.

BACA JUGA:Polres Belitung Tindak Tegas Peredaran Miras di Bulan Ramadan, 147 Botol Disita

BACA JUGA:Kasus 17 Ton Timah Ilegal: Polres Belitung Didesak Lengkapi Berkas P19, Cacan Ancam Lapor ke Kapolri

Djoni melanjutkan, dalam 100 hari pertama, Djoni menitikberatkan program pada pembenahan sistem tanpa ketergantungan pada anggaran besar.

Beberapa langkah yang akan dilakukan yakni mencakup digitalisasi pelayanan publik, sidak disiplin ASN, komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui media sosial dan layanan langsung, hingga koordinasi intensif dengan aparat desa.