BELITOGNEKSPRES.COM - Praktisi kesehatan masyarakat, dr. Ngabila Salama, menyoroti pentingnya reformasi besar-besaran dalam pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan perlu mengambil langkah strategis untuk menjadi sistem asuransi kesehatan nasional yang andal dan berkelanjutan.
“BPJS Kesehatan adalah wujud nyata peran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat secara universal. Namun, untuk menjaga keberlanjutan, dibutuhkan evaluasi menyeluruh di semua lini, mulai dari audit pascaklaim hingga penyesuaian besaran iuran,” jelas dr. Ngabila pada Sabtu, 18 Januari.
Ia menekankan bahwa pengetatan verifikasi dan penundaan klaim saja tidak cukup untuk mengatasi potensi kerugian BPJS Kesehatan. Audit pascaklaim yang komprehensif dan peninjauan terhadap sistem pembayaran peserta mandiri harus menjadi prioritas.
BACA JUGA:Impor Pangan Utama Dihentikan, Pemerintah Optimistis Swasembada Pangan Tercapai
BACA JUGA:Pakar Kebijakan Publik Kritik Usulan Pembiayaan Program MBG dengan Cukai Rokok
"Penting untuk memastikan setiap pengeluaran tepat sasaran dan bebas dari potensi kecurangan (fraud)," tegasnya. Selain itu, penyesuaian iuran secara proporsional berdasarkan kemampuan peserta juga diperlukan, sembari memastikan kewajiban pembayaran peserta mandiri diatur oleh regulasi yang lebih ketat.
Dr. Ngabila membuka wacana tentang kemungkinan menggantikan BPJS yang merugi dengan model multipel asuransi yang dikelola oleh BUMN atau swasta. Meski demikian, ia menekankan perlunya mekanisme cost sharing yang adil dan transparan untuk mendukung layanan kesehatan holistik tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, optimalisasi akuntabilitas publik menjadi kunci utama keberhasilan BPJS Kesehatan. "Transparansi dalam pengelolaan dana, integritas sistem, serta reward dan punishment yang tegas kepada fasilitas kesehatan adalah langkah penting untuk mencegah kecurangan," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait layanan kesehatan yang dapat ditanggung BPJS. Pasien perlu memahami alur pengobatan yang dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebelum ke rumah sakit untuk mengurangi beban klaim yang tidak perlu.
BACA JUGA:Bapanas Dorong Peningkatan Kapasitas Petani Demi Swasembada Pangan
BACA JUGA:Badan Bank Tanah Fasilitasi Lahan untuk Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Dr. Ngabila menegaskan bahwa BPJS harus menjadi asuransi kesehatan yang andal dan universal. "Jika BPJS berfungsi optimal, sistem kesehatan nasional kita bisa mencapai keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat," tutupnya.
Reformasi BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (beritasatu)