Kemenkeu Luncurkan Tiga Inisiatif Kunci untuk Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyelenggarakan acara bertema “Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” di A--

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), mengumumkan peluncuran tiga inisiatif penting yang bertujuan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, menekankan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan pembiayaan infrastruktur terhadap tantangan global dan perkembangan terkini. 

“Kami bertekad untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya di Jakarta pada hari Selasa.

Inisiatif pertama yang diperkenalkan adalah buku berjudul “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur,” yang mendokumentasikan perjalanan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional. 

BACA JUGA:Daya Beli Masyarakat Turun, Ekonom Sebut Ancaman bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

BACA JUGA:Peran Vital Payment Gateway dalam Transformasi Keuangan Digital Indonesia

Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai sumber refleksi bagi generasi mendatang mengenai strategi kebijakan yang telah diterapkan oleh Kemenkeu.

Inisiatif kedua adalah peluncuran Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual. Manual ini menjadi pedoman bagi penerapan prinsip-prinsip ESG dalam setiap proyek infrastruktur, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah juga memperkenalkan inovasi dalam kebijakan dukungan yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Suminto menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global yang terus berubah, penerapan prinsip ESG menjadi semakin krusial. 

BACA JUGA:Pencapaian 10 Tahun Jokowi: Realisasi Investasi Mencapai Rp 9.117,4 Triliun, Serap 13,8 Juta Lapangan

BACA JUGA:Strategi Pertagas Perkuat Infrastruktur Energi Nasional Melalui Jaringan Pipa yang Luas

Hal ini memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia di forum internasional, termasuk G20, untuk mempromosikan Quality Infrastructure Investment (QII) yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan