Integritas Pilkada 2024 untuk Demokrasi Berkualitas

Reporter: Hanni Sofia |

Editor: |

Rabu , 27 Nov 2024 - 20:08

Warga lanjut usia menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan pada pemungutan suara Pilkada di TPS 05 Kelurahan Jati, Ternate, Maluku Utara, Rabu (27/11/2024). -Andri Saputra/wpa.-ANTARA FOTO

Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan kompetisi di antara kandidat.

Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi pelanggaran netralitas ASN sejak dini.

Selain itu, regulasi terkait sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN perlu disosialisasikan secara masif agar menjadi pengingat tegas bagi seluruh aparatur.

Tak hanya ASN, aparat keamanan juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas Pilkada. Laporan dari berbagai Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, kadang-kadang dianggap memihak calon tertentu.

Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut TNI sangat berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama Pilkada 2024.

TNI menurut Khairul harus memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian dan pihak penyelenggara pemilu agar proses pilkada dari kampanye dan pencoblosan bisa berjalan dengan lancar.

Memang faktanya netralitas aparat keamanan adalah kunci untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar tanpa intimidasi atau tekanan politik.

Penegakan kode etik yang tegas dan tidak pandang bulu, disertai pengawasan ketat, harus menjadi bagian dari strategi pengawasan Pilkada.

Dalam hal ini, kerja sama antara Polri, TNI, dan Bawaslu sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin keadilan proses pemilu.

Di sisi lain, potensi gratifikasi pasca-Pilkada menjadi ancaman serius yang sering kali luput dari perhatian publik.

Praktik gratifikasi dalam bentuk uang, proyek, atau jabatan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa memenangkan calon kepala daerah masih menjadi masalah laten yang terus membayangi demokrasi di tingkat lokal.

Gratifikasi semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat vital. KPK harus lebih proaktif dalam memperluas jaringan pengawasan hingga ke tingkat daerah.

integritas pilkada 2024 untuk demokrasi berkualitas                            jakarta - pilkada serentak 2024 layaknya ujian besar bagi kehidupan berdemokrasi di indonesia. lebih dari sekadar memilih pemimpin daerah, pilkada kali ini menjadi cerminan kualitas institusi demokrasi, keberanian menegakkan integritas, dan komitmen melawan politik transaksional.
dalam konteks ini, pilkada bukan hanya ajang kompetisi antarcalon, tetapi juga arena pertarungan nilai-nilai demokrasi.
keadaan pun menjadi kian menantang manakala komisi pemilihan umum (kpu) ri menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak nasional 2024 bisa mencapai 82 persen.
anggota kpu ri idham holik menyampaikan target tersebut mengacu pada capaian partisipasi pada pemilu yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi maju.
memang sejatinya, di balik pesta demokrasi ini, sejumlah tantangan yang muncul harus diantisipasi dengan cermat untuk menjaga integritas proses pemilihan.
baca juga:berharap performa sirekap makin siap, demi transparansi tak menguap
tokoh-tokoh besar sering kali memberikan pengaruh signifikan dalam kontestasi politik di daerah. mantan pejabat nasional, pemimpin partai politik, hingga tokoh masyarakat memiliki daya tarik yang dapat mengarahkan pilihan publik.
kehadiran mereka, meskipun sering diklaim sebagai upaya netral untuk memberikan dukungan moral, kerap memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.
polarisasi ini bukan hanya memengaruhi hasil pilkada, tetapi juga merusak harmoni sosial yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi lokal.
dalam situasi ini, sangat penting bagi tokoh-tokoh tersebut untuk memastikan bahwa dukungan mereka tidak menimbulkan konflik dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
netralitas aparat
pilkada menghadapi tantangan lain manakala netralitas aparatur sipil negara (asn) menjadi isu yang juga selalu hangat dalam setiap gelarannya.
baca juga:menjadi guru ala sunan drajat
sejarah mencatat, ada banyak kasus di mana asn terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.
baik secara terang-terangan maupun melalui jejaring birokrasi, keberpihakan asn sering kali digunakan untuk memenangkan kandidat yang memiliki akses politik kuat.
hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan kompetisi di antara kandidat.
koordinasi antara badan pengawas pemilu (bawaslu) dan komisi aparatur sipil negara (kasn) harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi pelanggaran netralitas asn sejak dini.
selain itu, regulasi terkait sanksi terhadap pelanggaran netralitas asn perlu disosialisasikan secara masif agar menjadi pengingat tegas bagi seluruh aparatur.
baca juga:urgensi korporasi menjaga reputasi di era media sosial
tak hanya asn, aparat keamanan juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas pilkada. laporan dari berbagai pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa aparat keamanan, baik dari polri maupun tni, kadang-kadang dianggap memihak calon tertentu.
pengamat sekaligus co-founder institute for security dan strategic studies (isses) khairul fahmi menyebut tni sangat berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama pilkada 2024.
tni menurut khairul harus memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian dan pihak penyelenggara pemilu agar proses pilkada dari kampanye dan pencoblosan bisa berjalan dengan lancar.
memang faktanya netralitas aparat keamanan adalah kunci untuk memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan lancar tanpa intimidasi atau tekanan politik.
penegakan kode etik yang tegas dan tidak pandang bulu, disertai pengawasan ketat, harus menjadi bagian dari strategi pengawasan pilkada.
baca juga:menyiapkan guru yang cakap menjawab tantangan zaman
dalam hal ini, kerja sama antara polri, tni, dan bawaslu sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin keadilan proses pemilu.
di sisi lain, potensi gratifikasi pasca-pilkada menjadi ancaman serius yang sering kali luput dari perhatian publik.
praktik gratifikasi dalam bentuk uang, proyek, atau jabatan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa memenangkan calon kepala daerah masih menjadi masalah laten yang terus membayangi demokrasi di tingkat lokal.
gratifikasi semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik.
dalam konteks ini, peran komisi pemberantasan korupsi (kpk) menjadi sangat vital. kpk harus lebih proaktif dalam memperluas jaringan pengawasan hingga ke tingkat daerah.
penempatan tim khusus di daerah-daerah yang menggelar pilkada dapat menjadi langkah awal untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
baca juga:hujan di bulan guru nasional
lebih dari itu, edukasi kepada masyarakat dan kandidat tentang bahaya gratifikasi politik harus ditingkatkan.
salah satu langkah inovatif yang dapat diambil adalah mengintegrasikan sistem pelaporan gratifikasi berbasis digital dengan aplikasi pilkada yang transparan dan mudah diakses.
sistem ini memungkinkan pelaporan anonim oleh masyarakat dan pemantauan langsung oleh publik. partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dapat menjadi penguat utama dalam mencegah korupsi politik.
sinergi antar-lembaga
dalam praktiknya untuk mewujudkan integritas pelaksanaan pilkada yang terjaga baik, upaya ini harus didukung dengan perkuatan sinergi antar-lembaga pengawas.
koordinasi antara kpk, bawaslu, kasn, dan aparat penegak hukum lainnya harus lebih erat untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum.
baca juga:pilkada 2024 ajang kedewasaan berpolitik 
selain itu, pengawasan keuangan kampanye juga perlu diperketat. berdasarkan laporan indonesian corruption watch (icw) tentang pemantauan dana kampanye pilkada 2020 yang dirilis 6 desember 2020, menunjukkan sekitar 40 persen dana kampanye dalam pilkada 2020 berasal dari sumber yang tidak jelas atau dengan kata lain dari sumber yang masih belum tercermin secara jelas dan rinci.
transparansi pendanaan kampanye, termasuk pelaporan real-time melalui platform digital, harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung.
penerapan teknologi juga dapat menjadi alat penting dalam pengawasan pilkada. penggunaan blockchain, misalnya, dapat memastikan integritas data hasil pemilu dan distribusi logistik pemilu.
teknologi ini mampu menciptakan sistem yang transparan, di mana setiap transaksi dan proses pemilu tercatat dan tidak dapat diubah.
studi menunjukkan bahwa blockchain telah digunakan di beberapa negara, seperti estonia, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
estonia tercatat telah menjadi pelopor dalam penerapan teknologi blockchain di sektor publik. sejak 2012, negara ini menggunakan ksi (keyless signature infrastructure) blockchain untuk memastikan integritas data dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk registrasi kesehatan, properti, bisnis, dan sistem pengadilan digital.
baca juga:integrasi energi terbarukan dalam pengembangan grid pintar
selain itu, analisis big data dan kecerdasan buatan (ai) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam kampanye politik, seperti lonjakan dana kampanye yang tidak wajar atau distribusi suara yang anomali.
maka ke depan, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pengawasan pilkada. dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan integrasi data antar-lembaga, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan.
selain itu, masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pilkada. edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran harus menjadi bagian dari kampanye nasional yang dikelola oleh kpu dan bawaslu.
pilkada 2024 adalah momentum besar untuk membuktikan bahwa demokrasi indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru. integritas bukan hanya tugas lembaga pengawas, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pilkada 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi indonesia.
demokrasi yang berkualitas bukan hanya sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat dicapai dengan kerja keras, dedikasi, dan pengawasan yang transparan.
baca juga:pusaran konflik dan jembatan melewatinya
efektivitas quick count dan polling
dalam setiap penyelenggaraan pilkada, quick count dan polling selalu menjadi sorotan utama. dua metode ini memainkan peran strategis dalam memberikan gambaran cepat tentang persaingan kandidat pemilu.
namun, efektivitas keduanya dalam konteks pilkada 2024 membutuhkan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa dua hal ini benar-benar berfungsi sebagai alat demokrasi yang mendukung proses transparansi dan akuntabilitas.
quick count, atau hitung cepat, dilakukan dengan metode statistik melalui penghitungan sebagian kecil hasil suara di tempat pemungutan suara (tps) yang dipilih secara acak. metode ini dirancang untuk merepresentasikan hasil akhir secara keseluruhan.
selain quick count, ada juga istilah real count yakni metode perhitungan resmi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) berdasarkan penghitungan suara secara manual dari setiap tps di seluruh indonesia (bukan sampel).
ada pula exit poll yakni survei yang dilakukan terhadap pemilih setelah mereka keluar dari tps, dengan menanyakan pilihan mereka secara langsung.
ketiga metode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait hasil pemilu.
di sisi lain, ada polling yang lebih bersifat prediktif untuk menggambarkan preferensi masyarakat sebelum pemilu berlangsung.
baca juga:transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka 
baik hitung cepat maupun polling secara umum memiliki landasan ilmiah yang kuat, namun kualitas hasilnya juga tergantung pada jumlah sampel dan tehnik pengambilan sampel di lapangan.
dalam praktiknya statistisi ahli madya bps dki theresia parwati meminta masyarakat agar tetap cerdas untuk bersikap dan mengawasi proses hitung cepat agar sehingga terjebak pada hasil yang ternyata menyesatkan.
theresia berpendapat bahwa metodologi memainkan peran penting dalam hitung cepat karena di dalamnya memuat cara pengambilan sampel unit dan teknik terkait pengumpulan data.
selain metodologi, theresia juga menyarankan masyarakat untuk senantiasa melihat rekam jejak lembaga survei yang mengeluarkan hasil hitung cepatnya saat pilkada.
dalam konteks pilkada 2024, ada tantangan unik bagi metode quick count dan polling karena lanskap politik yang semakin kompleks.
kompetisi yang ketat di antara kandidat, pengaruh politik identitas, serta tingginya tingkat polarisasi masyarakat menciptakan dinamika yang tidak mudah diprediksi.
baca juga:urgensi peningkatan literasi dasar di indonesia
dalam situasi ini, keakuratan quick count dan polling sangat ditentukan oleh integritas metodologi, representasi data, serta keterbukaan lembaga yang melakukannya.
salah satu kekuatan quick count adalah kemampuannya memberikan gambaran awal yang cepat mengenai hasil pemilu.
namun, efektivitasnya sering kali diragukan ketika terjadi ketidakselarasan antara hasil quick count dan perhitungan resmi kpu. bahkan jika terjadi perbedaan yang jauh dari satu lembaga survei dengan lembaga survei lain maka memunculkan kecurigaan di masyarakat.
meski selisih margin of error biasanya masih dalam batas wajar, perbedaan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi delegitimasi hasil pemilu.
pada pilkada sebelumnya, beberapa pihak bahkan menuding lembaga survei telah berafiliasi dengan kandidat tertentu, sehingga hasil quick count dianggap bias.
situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan publik, tetapi juga menciptakan kerawanan politik yang berpotensi memperkeruh stabilitas sosial.
baca juga:menyeimbangkan bandul geopolitik dengan diplomasi
polling, di sisi lain, memiliki tantangan yang berbeda. meski dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara, polling sering dikritik karena dianggap tidak mampu menangkap perubahan preferensi masyarakat yang sangat dinamis.
responden polling sering kali hanya merepresentasikan kelompok tertentu, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses komunikasi dan informasi.
selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga survei menjadi isu penting. ketika masyarakat merasa bahwa polling digunakan untuk menggiring opini, hasilnya menjadi kurang relevan sebagai cerminan demokrasi.
namun demikian, quick count dan polling tetap memiliki peran penting dalam pilkada. mereka membantu meningkatkan partisipasi publik, memberikan transparansi, serta menjadi alat untuk mengawasi kemungkinan kecurangan.
pembelajaran politik
dalam konteks demokrasi indonesia yang terus berkembang, kedua metode ini juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran politik bagi masyarakat.
tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa quick count dan polling digunakan secara etis, profesional, dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku.
baca juga:mempercepat transformasi layanan publik melalui digitalisasi
untuk itu, ada beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil. pemerintah perlu memperkuat regulasi terhadap lembaga survei dan penyelenggara quick count.
pengawasan yang ketat harus dilakukan, termasuk kewajiban bagi lembaga survei untuk mempublikasikan metodologi yang digunakan secara rinci. hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil quick count dan polling dapat diverifikasi secara ilmiah dan transparan.
di sisi lain, kpu bersama badan pengawas pemilu (bawaslu) harus meningkatkan edukasi publik mengenai perbedaan quick count, polling, dan perhitungan resmi.
anggota bawaslu dki jakarta benny sabdo pun telah mengingatkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada 2024 yang mempunyai kewajiban melakukan pendidikan politik pada masyarakat saat berkampanye.
kampanye disebutnya sebagai pendidikan politik yang bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga para calon ini juga punya kewajiban melakukan pendidikan politik termasuk terkait perhitungan hasil pemungutan suara.
pada akhirnya masyarakat juga perlu memahami bahwa quick count bukan hasil akhir dan polling bukan prediksi mutlak. dengan demikian, publik tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memanipulasi informasi.
baca juga:mengajak anak muda melek digital mengawal pilkada
selanjutnya, perlu ada standar nasional yang jelas terkait margin of error dan tingkat kepercayaan dalam quick count maupun polling.
standar ini akan menjadi acuan bagi lembaga survei untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil yang mereka sajikan. lembaga survei juga perlu memastikan bahwa mereka bebas dari konflik kepentingan politik yang dapat merusak integritas mereka.
peran media
kemudian sebagai pilar keempat demokrasi, media massa harus memainkan peran sebagai pengawas independen dalam menyampaikan hasil quick count dan polling kepada publik.
media perlu mengedepankan prinsip jurnalistik yang objektif, dengan memberikan ruang untuk membedah metodologi yang digunakan oleh lembaga survei.
selain itu, media harus berhati-hati dalam mengelola ekspektasi publik agar tidak menciptakan kegaduhan pascapemilu.
akhirnya, efektivitas quick count dan polling dalam pilkada tidak hanya bergantung pada lembaga survei, tetapi juga pada literasi politik masyarakat.
baca juga:merawat dinamika pilkada 2024 dari ranah siber
edukasi politik yang berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya data dan angka dalam proses demokrasi.
sebab, di balik semua angka yang disajikan, ada tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
pilkada 2024 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana quick count dan polling benar-benar mampu mendukung demokrasi yang sehat.
dengan pendekatan yang tepat dan regulasi yang kuat, keduanya dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, transparan, dan berintegritas.
di tengah tantangan politik yang semakin kompleks, sinergi antara lembaga survei, pemerintah, media, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa quick count dan polling tidak hanya menjadi sekadar angka, tetapi juga simbol kepercayaan terhadap demokrasi. (antara)
oleh: hanni sofia

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan