Ujian Moral Hakim di Kasus Korupsi Timah: Saksi Ahli Kritik Jerat terhadap Swasta

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 26 Nov 2024 - 23:52

Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat-- (Antara)

Kasus ini tidak hanya menjadi ujian berat bagi para hakim, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dalam penanganan perkara Tipikor, terutama ketika melibatkan pihak swasta dan aspek lingkungan.

Ia juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang menghapus kata "dapat" dalam frasa menimbulkan kerugian negara.

MK memutuskan penghapusan kata tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan ini menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss), serta dapat dihitung oleh lembaga yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

“Jika kerugian hanya berdasarkan perkiraan, itu tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara tipikor. Hakim memang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan, tetapi MK sudah menegaskan bahwa kerugian harus konkret,” tegasnya.

BPKP Dinilai Tidak Berwenang

Penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus ini menuai kritik. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan hukum untuk menghitung kerugian negara.

“BPKP tidak memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara. Perannya sebatas pengawas dan auditor internal untuk kementerian atau lembaga pemerintah, dan itu pun berdasarkan Peraturan Presiden. Penghitungan resmi kerugian negara adalah tugas BPK,” jelasnya.

Ia juga mengkritik laporan yang digunakan dalam kasus PT Timah, yang menurutnya terkesan dipaksakan. Apalagi, kasus ini menyasar pihak swasta yang hanya berperan sebagai mitra kerja anak usaha BUMN.

“Menurut saya, ini dipaksakan. Dasar perbuatan melawan hukum (PMH) yang dijadikan rujukan pun tidak jelas. Jika ada pelanggaran wewenang di level direksi PT Timah, itu masih masuk akal. Tapi jika menyasar pihak swasta, belum tentu relevan, karena mereka dilindungi oleh kontrak perjanjian,” tandasnya. (Babel Pos)

ujian moral hakim di kasus korupsi timah: saksi ahli kritik jerat terhadap swasta                            jakarta, belitongekspres.com - persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tata niaga timah di bangka belitung (babel) periode 2015-2022 memunculkan banyak pertanyaan dari kalangan ahli hukum.
fokus utamanya adalah mengenai besaran kerugian negara yang diperdebatkan dan lembaga yang dianggap tidak tepat dalam menghitung kerugian tata niaga timah di iup pt timah tersebut.
hal ini dinilai menjadi tantangan moral bagi para hakim di pengadilan tipikor jakarta pusat yang menyidangkan kasus korupsi timah yang sebelum disebut merugikan negara hingga rp300 triliun.
prof romli atmasasmita, ahli hukum sekaligus saksi ahli dalam kasus korupsi tersebut, menyebut bahwa situasi ini menempatkan hakim dalam posisi sulit.
baca juga:bareskrim polri amankan puluhan ton timah ilegal diduga dari belitung, kadiv humas belum merespon
“hakim sering berada di posisi dilematis. dibebaskan salah, tidak dibebaskan bisa dianggap dosa. kita lihat saja nanti mereka masuk surga atau neraka,” ujarnya dalam sidang terbuka yang digelar pada senin 25 november 2024 di pengadilan negeri jakarta pusat.
kasus korupsi tata niaga komoditas timah di babel ini melibatkan beberapa terdakwa dari pihak swasta, seperti tamron, hasan tjhi, ahmad albani, dan buyung (kwan yung).
kritik metode penghitungan kerugian negara
prof romli, yang juga salah satu perancang undang-undang tipikor, dengan tegas mengkritik metode penghitungan kerugian negara dalam perkara ini.
menurutnya, penghitungan kerugian negara seharusnya menjadi kewenangan badan pemeriksa keuangan (bpk), sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.
baca juga:keponakan prabowo siap bangun smelter timah di belitung, jika isyak-masdar menang pilkada
“kerugian keuangan negara dan kerugian negara itu berbeda. kerugian keuangan negara pasti terkait dengan apbn atau apbd, sesuai definisi dalam undang-undang. sementara kerugian negara bisa berasal dari aspek lain, seperti kerusakan lingkungan,” jelas prof romli.
prof romli juga menambahkan bahwa pengukuran kerugian lingkungan bukan menjadi wewenang bpk atau bpkp, melainkan ahli lingkungan.
pendapat ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan lembaga yang tepat dalam mengukur berbagai jenis kerugian agar keputusan hukum tidak terkesan dipaksakan.
kasus ini tidak hanya menjadi ujian berat bagi para hakim, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dalam penanganan perkara tipikor, terutama ketika melibatkan pihak swasta dan aspek lingkungan.
baca juga:peluang ekonomi baru, mantan penambang timah beltim tertarik pindah profesi jadi petani bawang merah
ia juga menyoroti keputusan mahkamah konstitusi (mk) terkait pasal 2 dan 3 uu tipikor yang menghapus kata "dapat" dalam frasa menimbulkan kerugian negara.
mk memutuskan penghapusan kata tersebut karena dinilai bertentangan dengan uud 1945. keputusan ini menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss), serta dapat dihitung oleh lembaga yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
“jika kerugian hanya berdasarkan perkiraan, itu tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara tipikor. hakim memang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan, tetapi mk sudah menegaskan bahwa kerugian harus konkret,” tegasnya.
bpkp dinilai tidak berwenang
penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) dalam kasus ini menuai kritik. guru besar hukum pidana universitas padjadjaran (unpad) itu menegaskan bahwa sesuai dengan undang-undang pemeriksaan keuangan negara, hanya badan pemeriksa keuangan (bpk) yang memiliki kewenangan hukum untuk menghitung kerugian negara.
baca juga:kasus korupsi timah: kejagung sita aset hendry lie, berapa nilainya?
“bpkp tidak memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara. perannya sebatas pengawas dan auditor internal untuk kementerian atau lembaga pemerintah, dan itu pun berdasarkan peraturan presiden. penghitungan resmi kerugian negara adalah tugas bpk,” jelasnya.
ia juga mengkritik laporan yang digunakan dalam kasus pt timah, yang menurutnya terkesan dipaksakan. apalagi, kasus ini menyasar pihak swasta yang hanya berperan sebagai mitra kerja anak usaha bumn.
“menurut saya, ini dipaksakan. dasar perbuatan melawan hukum (pmh) yang dijadikan rujukan pun tidak jelas. jika ada pelanggaran wewenang di level direksi pt timah, itu masih masuk akal. tapi jika menyasar pihak swasta, belum tentu relevan, karena mereka dilindungi oleh kontrak perjanjian,” tandasnya. (babel pos)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan