Hendrya Sylpana

Kurangi Ketergantungan Impor: Menteri ESDM Rencanakan Bangun Pabrik LPG dengan Kapasitas 2 Juta Ton

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kanan) dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakar-Dhemas Reviyanto/YU-ANTARA FOTO

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan membangun pabrik LPG yang memiliki kapasitas produksi tahunan mencapai 1,5 hingga 2 juta ton. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi LPG yang selama ini mencapai Rp83 triliun setiap tahunnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan mendorong Pertamina untuk memulai proyek pembangunan pabrik tersebut, sekaligus memberikan ruang bagi sektor swasta untuk turut berpartisipasi dalam menciptakan kompetisi yang sehat. 

Meskipun pembangunan pabrik dengan kapasitas produksi tersebut mampu menghasilkan 2 juta ton LPG per tahun, Indonesia masih diperkirakan akan mengalami defisit sekitar 4 juta ton LPG.

BACA JUGA:2.500 Karyawan Diliburkan, Sritex Pastikan Tidak Ada PHK Meski Dalam Status Pailit

BACA JUGA:BRI Siapkan Kebijakan Internal dalam Penghapusan Piutang Macet UMKM

Hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi gas alam yang hanya mampu memenuhi sekitar 1,5 hingga 2 juta ton LPG per tahun, padahal konsumsi LPG domestik mencapai 8 juta ton. 

Untuk menutupi kekurangan pasokan LPG, Bahlil juga menekankan perlunya percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jawa, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Sumatera.

Untuk mempercepat proyek ini, Bahlil mengusulkan agar dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan, karena jika diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta, dikhawatirkan pembangunan jargas tidak dapat selesai dalam satu periode pemerintahan. Proyek tersebut juga sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Presiden untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan