Nasib Belasan Ribu Honorer di Ujung Tanduk, Gagal PPPK 2024 Tahap 1

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 08 Nov 2024 - 21:48

Ilustrasi Seleksi PPPK 2024 -Muchlis Ilham/BE-

"Honorer yang tidak submit pasti mengalami kendala, seperti masalah jaringan internet atau tidak adanya formasi," ujar Sahirudin.

Menurutnya, banyak honorer berstatus TMS yang terkendala oleh kelengkapan surat keterangan (suket) pengalaman kerja.

"Perjuangan teman-teman untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 ini seharusnya diapresiasi dengan memberikan kebijakan bagi yang TMS maupun yang belum submit," tegasnya.

Sahirudin menyampaikan bahwa tanpa kebijakan khusus bagi 11.631 honorer ini, mereka akan tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi PPPK.

Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah menetapkan tenggat waktu hingga Desember 2024 untuk menyelesaikan permasalahan honorer.

Ia yakin, jika pemerintah serius menyelesaikan masalah honorer, solusi pasti akan ditemukan.

“Kesempatan perlu diberikan bagi peserta yang berstatus TMS dan belum submit. Mereka sudah tercatat dalam database BKN, jadi harus menjadi prioritas untuk diselesaikan,” pungkasnya. (Babel Pos)

nasib belasan ribu honorer di ujung tanduk, gagal pppk 2024 tahap 1                            jakarta, belitongekspres.com - nasib belasan ribu honorer kini semakin kritis alias benar-benar di ujung tanduk. di satu sisi, mereka akan dihapuskan, sementara di sisi lain, peluang menjadi pppk juga tidak berjalan mulus.
banyak honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) dalam seleksi pppk 2024 tahap 1. parahnya, mereka yang gagal di tahap 1 ini tidak diperbolehkan mengikuti pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka pada 17 november mendatang.
ketentuan ini muncul karena adanya perbedaan kriteria antara honorer yang dapat mendaftar pada seleksi pppk 2024 tahap 1 dan tahap 2.
seleksi tahap 1 pppk 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas satu (p1), lulusan d-iv bidan pendidik tahun 2023, honorer k2, serta honorer yang masuk dalam database bkn pada pendataan tahun 2022.
baca juga:sekda beltim tegaskan komitmen pemda alokasikan anggaran gaji 1.358 formasi pppk 
pendaftaran pppk 2024 tahap 2 ditujukan untuk honorer yang tidak tercatat dalam database bkn, yaitu tenaga non-asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan masa pengabdian minimal dua tahun.
seleksi tahap 2 ini juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi guru (ppg) untuk formasi guru di instansi daerah.
artinya, jika ada honorer k2 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi tahap 1 pppk 2024, mereka tidak dapat mendaftar di tahap 2 karena tidak sesuai kriteria.
data badan kepegawaian negara (bkn) sebagai panselnas casn 2024 mencatat bahwa jumlah pelamar untuk pppk 2024 tahap 1 mencapai 251.965 orang.
sebanyak 249.666 pelamar telah melakukan submit pada pendaftaran pppk 2024 tahap 1, sementara 2.299 lainnya belum submit. dari total pelamar, 9.332 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms).
baca juga:ada pengurangan daba, ketua dprd beltim tanyakan solusi pemda dalam seleksi pppk
dengan demikian, jumlah pelamar yang tidak submit dan dinyatakan tms mencapai 11.631 orang.
"bkn telah mempublikasikan data pelamar pppk 2024 tahap 1. data per 5 november pukul 12.00 menunjukkan bahwa honorer yang memenuhi syarat (ms) berjumlah 240.012, sedangkan yang tms mencapai 9.332 orang," ungkap ketua umum perkumpulan honorer k2 indonesia, sahirudin anto, jumat 8 november 2024.
sahirudin menganggap jumlah 11.631 honorer ini sangat signifikan. dia berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi honorer yang berstatus tms maupun yang belum submit.
"honorer yang tidak submit pasti mengalami kendala, seperti masalah jaringan internet atau tidak adanya formasi," ujar sahirudin.
baca juga:banyak pelamar pppk 2024 yang tidak memenuhi syarat, honorer diingatkan masa sanggah!
menurutnya, banyak honorer berstatus tms yang terkendala oleh kelengkapan surat keterangan (suket) pengalaman kerja.
"perjuangan teman-teman untuk mengikuti seleksi pppk 2024 ini seharusnya diapresiasi dengan memberikan kebijakan bagi yang tms maupun yang belum submit," tegasnya.
sahirudin menyampaikan bahwa tanpa kebijakan khusus bagi 11.631 honorer ini, mereka akan tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi pppk.
padahal, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn sudah menetapkan tenggat waktu hingga desember 2024 untuk menyelesaikan permasalahan honorer.
baca juga:mahkamah konstitusi tekankan pentingnya prioritas bagi guru honorer dalam rekrutmen pppk
ia yakin, jika pemerintah serius menyelesaikan masalah honorer, solusi pasti akan ditemukan.
“kesempatan perlu diberikan bagi peserta yang berstatus tms dan belum submit. mereka sudah tercatat dalam database bkn, jadi harus menjadi prioritas untuk diselesaikan,” pungkasnya. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 9 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan