Temuan BPK: Izin Impor Gula di Kemendag Periode 2015-2017 Keluar Tanpa Rapat Koordinasi

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 04 Nov 2024 - 20:29

ILUSTRASI Kedatangan gula impor.-- ANTARA

Total izin impor yang diberikan mencakup 2.380.284 ton untuk gula kristal mentah (GKM) yang akan diolah menjadi GKP, serta tambahan 100.000 ton GKP, yang secara keseluruhan mencapai angka 2.480.284 ton.

Yang menarik, BPK mencatat bahwa izin impor ini tidak hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga kepada beberapa perusahaan swasta, perusahaan gula rafinasi, koperasi, dan asosiasi terkait gula.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penerbitan izin impor GKM pada tahun 2015 untuk Inkop Kartika, sebuah koperasi yang mendapatkan izin melalui PI Nomor 04.IP-04.15.0042 tertanggal 12 Oktober 2015 kepada PT Angel Product.

Izin ini memungkinkan impor GKM sebanyak 105.000 ton, dengan alasan yang tercantum dalam surat Ketua Umum Induk Koperasi (Inkop) Kartika Nomor B/239/IX/2015 tertanggal 18 September 2015.

Dalam surat tersebut, Ketua Umum Inkop Kartika meminta izin impor sebagai kompensasi atas kegiatan operasi pasar gula konsumsi yang dilakukan di luar Pulau Jawa untuk menjaga stabilitas harga gula yang sempat terganggu akibat hambatan distribusi.

Namun, alokasi impor yang disetujui oleh Kemendag untuk PT Angel Product pada akhirnya hanya sebanyak 100.000 ton, sedikit lebih rendah dari permintaan awal.

Proses penerbitan izin impor tanpa melalui rapat koordinasi ini terjadi dalam masa jabatan beberapa Menteri Perdagangan, mulai dari Rachmat Gobel (2014–2015), Tom Lembong (2015–2016), hingga Enggartiasto Lukita (2016–2019). Ketiganya bertugas pada periode penerbitan izin impor yang tercatat oleh BPK dalam laporan tersebut.

Temuan BPK ini membuka ruang diskusi terkait prosedur penerbitan izin impor gula yang telah dilakukan, serta seberapa jauh proses ini mengikuti regulasi yang ada.

Ketiadaan rapat koordinasi dalam penerbitan izin menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas tata niaga impor gula selama periode tersebut. (jpc)

temuan bpk: izin impor gula di kemendag periode 2015-2017 keluar tanpa rapat koordinasi                             belitongekspres.com - badan pemeriksa keuangan (bpk) mengungkapkan sebuah temuan penting terkait izin impor gula yang diberikan tanpa mengikuti prosedur rapat koordinasi selama periode tahun 2015 hingga semester i tahun 2017. 
temuan tersebut, yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan tata niaga impor kementerian perdagangan (kemendag) untuk tahun 2015 hingga semester i-2017 dengan nomor 47/lhp/xv/03/2018 tertanggal 2 maret 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 1,69 juta ton gula kristal mentah (gkm) telah diimpor tanpa melalui mekanisme rapat koordinasi antar kementerian yang seharusnya menjadi bagian dari proses perizinan.
dalam laporan tersebut, bpk menjelaskan bahwa izin impor gkm yang mencapai 1.694.325 ton ini diberikan kepada sejumlah pihak swasta tanpa adanya pembahasan yang seharusnya dilakukan di dalam rapat koordinasi. 
menurut peraturan impor gula yang berlaku, jumlah gula yang diimpor harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan hanya boleh diterbitkan setelah kesepakatan dalam rapat koordinasi antarkementerian terkait. 
baca juga:kejaksaan agung siap hadapi gugatan praperadilan dari tom lembong
baca juga:polda metro jaya putuskan bakal sita aset pegawai komdigi terkait kasus judi online
dengan kata lain, izin tersebut seharusnya mempertimbangkan kebutuhan gula kristal putih (gkp) dalam negeri yang diproyeksikan melalui rapat tersebut.
bpk lebih lanjut memaparkan kondisi kebutuhan gula selama periode yang diperiksa. pada tahun 2015, misalnya, kebutuhan nasional untuk gkp mencapai 2.817.700 ton, sementara produksi nasional hanya 2.792.100 ton, meninggalkan selisih kebutuhan sebesar 25.600 ton. 
meskipun demikian, izin impor yang diterbitkan justru melebihi angka kekurangan tersebut, mencapai 105.000 ton. kesenjangan antara kebutuhan dan produksi yang diimbangi dengan izin impor berlebihan ini berlanjut pada tahun 2016. 
pada saat itu, kebutuhan nasional gula tercatat 3.050.100 ton, sedangkan produksi nasional sebesar 2.572.900 ton, dengan selisih 477.200 ton. namun, izin impor yang disetujui justru jauh lebih besar, mencapai 1.363.659 ton, jumlah yang signifikan di atas kekurangan yang ada.
baca juga:banyak pelamar pppk 2024 yang tidak memenuhi syarat, honorer diingatkan masa sanggah!
baca juga:kpai desak polri usut tuntas kasus judi online yang libatkan pegawai kemkomdigi
pada semester i tahun 2017, angka impor gula kristal putih juga tercatat tinggi, yaitu sebesar 1.011.625 ton, meskipun selisih kebutuhan dan produksi sebenarnya hanya 710.500 ton. berdasarkan data tersebut, bpk menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan jumlah impor yang diizinkan oleh kemendag.
selama kurun waktu 2015 hingga 2017, kementerian perdagangan telah menerbitkan sebanyak 251 persetujuan impor (pi) sebagai bagian dari langkah penugasan impor guna memastikan ketersediaan gkp dan stabilisasi harga. 
total izin impor yang diberikan mencakup 2.380.284 ton untuk gula kristal mentah (gkm) yang akan diolah menjadi gkp, serta tambahan 100.000 ton gkp, yang secara keseluruhan mencapai angka 2.480.284 ton.
yang menarik, bpk mencatat bahwa izin impor ini tidak hanya diberikan kepada badan usaha milik negara (bumn), tetapi juga kepada beberapa perusahaan swasta, perusahaan gula rafinasi, koperasi, dan asosiasi terkait gula. 
baca juga:baznas dan bsi luncurkan green zakat framework: integrasi zakat dan keberlanjutan lingkungan
baca juga:erick thohir dorong biofarma jadi pusat produksi vaksin dunia
salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penerbitan izin impor gkm pada tahun 2015 untuk inkop kartika, sebuah koperasi yang mendapatkan izin melalui pi nomor 04.ip-04.15.0042 tertanggal 12 oktober 2015 kepada pt angel product. 
izin ini memungkinkan impor gkm sebanyak 105.000 ton, dengan alasan yang tercantum dalam surat ketua umum induk koperasi (inkop) kartika nomor b/239/ix/2015 tertanggal 18 september 2015. 
dalam surat tersebut, ketua umum inkop kartika meminta izin impor sebagai kompensasi atas kegiatan operasi pasar gula konsumsi yang dilakukan di luar pulau jawa untuk menjaga stabilitas harga gula yang sempat terganggu akibat hambatan distribusi.
namun, alokasi impor yang disetujui oleh kemendag untuk pt angel product pada akhirnya hanya sebanyak 100.000 ton, sedikit lebih rendah dari permintaan awal. 
proses penerbitan izin impor tanpa melalui rapat koordinasi ini terjadi dalam masa jabatan beberapa menteri perdagangan, mulai dari rachmat gobel (2014–2015), tom lembong (2015–2016), hingga enggartiasto lukita (2016–2019). ketiganya bertugas pada periode penerbitan izin impor yang tercatat oleh bpk dalam laporan tersebut.
baca juga:erick thohir dorong biofarma jadi pusat produksi vaksin dunia
baca juga:pemerintah lanjutkan satgas penurunan harga tiket pesawat di bawah kepemimpinan presiden prabowo
temuan bpk ini membuka ruang diskusi terkait prosedur penerbitan izin impor gula yang telah dilakukan, serta seberapa jauh proses ini mengikuti regulasi yang ada. 
ketiadaan rapat koordinasi dalam penerbitan izin menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas tata niaga impor gula selama periode tersebut. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan