Dukung Program Makan Bergizi Gratis: KKP Siap Pasok Ikan untuk Penuhi kebutuhan

Ilustrasi -Sejumlah anak-anak SD di Kota Madiun menangkap ikan dalam kegiatan Gemarikan di DKPP Kota Madiun (ANTARA/HO-Diskominfo Kota Madiun)--

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Program ini adalah prioritas presiden, dan kami siap mendukungnya," ungkap Trenggono dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia juga menambahkan bahwa kementeriannya tidak mengalami kesulitan dalam menyediakan produk perikanan yang merupakan sumber protein dalam menu MBG. Trenggono percaya diri bahwa Indonesia memiliki stok ikan yang melimpah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Dari sisi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami siap untuk mendukung karena produk perikanan yang tersedia cukup berlimpah,” katanya.

BACA JUGA:Ekonom: Penurunan Kelas Menengah Perlu Segera Ditangani oleh Prabowo

BACA JUGA:Menteri UMKM Komitmen Majukan UMKM melalui Kerjasama dengan BUMN dan Sektor Swasta

Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan di Indonesia dari Januari hingga Juni 2024 mencapai 11,8 juta ton, didorong oleh hasil budidaya yang signifikan. Kinerja positif ini juga tercermin dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hampir mencapai Rp1 triliun, tepatnya Rp963,64 miliar dalam periode yang sama.

Program unggulan dari pemerintahan Prabowo ini bertujuan memberikan makan bergizi gratis pagi dan siang kepada sekitar 82 juta warga, termasuk anak-anak sekolah, anak-anak yang tinggal di rumah, dan ibu hamil.

Tujuan dari program MBG adalah untuk meningkatkan kecukupan gizi, memperbaiki kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), serta secara keseluruhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk merealisasikan program ini. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan