Apindo: Pemerintah Prabowo-Gibran Perlu Tinjau Ulang Data Kemiskinan

BELITONGEKSPRES.COM - Analis Kebijakan Ekonomi dari Apindo, Ajib Hamdani, menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kembali dan memperbarui data kemiskinan nasional untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Saat ini, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 25 juta masyarakat miskin per Maret 2024, namun BPJS menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai lebih dari 96 juta orang. 

Menurut Ajib, kesenjangan data ini menunjukkan perlunya akurasi dalam pengumpulan dan pemahaman data, karena data yang tepat menjadi landasan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Ajib juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, terutama karena lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga. Dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi bisa lebih stabil dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Kemenkop UKM Kembangkan Ekosistem Startup Berbasis Teknologi untuk Wirausaha Indonesia

BACA JUGA:PLN Perkuat Pelayanan SuperApp PLN Mobile untuk Memudahkan Pelanggan

Selain masalah kemiskinan, Ajib mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus menghadapi tantangan fiskal yang signifikan. Pada tahun 2025, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.613,1 triliun dengan pendapatan negara yang diperkirakan sebesar Rp3.005,1 triliun, sehingga akan ada defisit lebih dari Rp600 triliun yang berpotensi menambah beban utang. Di samping itu, hutang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025 juga menambah tekanan fiskal yang harus segera diatasi oleh Kementerian Keuangan.

Tantangan lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran, yang menurut IMF mencapai 5,2 persen pada April 2024. Meskipun investasi di Indonesia melebihi target dalam lima tahun terakhir, sektor industri masih menghadapi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. 

Ini menunjukkan bahwa tingginya investasi belum berhasil menyerap tenaga kerja secara optimal, bahkan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) semakin meningkat, menunjukkan penurunan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ajib menyarankan agar pemerintahan baru fokus pada reformasi ekonomi struktural yang diusung melalui visi Asta Cita Prabowo-Gibran. Reformasi ini harus bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui perubahan fundamental di bidang sistem ekonomi, regulasi, serta infrastruktur, agar tantangan ekonomi dapat diatasi secara menyeluruh.

BACA JUGA:Platform Kripto Mengedukasi Masyarakat untuk Investasi Bijak di Era Digital

BACA JUGA:BRI Kolaborasi dengan Pos Indonesia, Luncurkan Fitur 'Kirim Barang' di Aplikasi BRImo

Pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Jakarta, Prabowo Subianto dalam pidatonya juga menekankan pentingnya penanganan kemiskinan, meskipun Indonesia telah berhasil masuk sebagai anggota G20 dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia.  (ant)