JK Kritik Kebijakan Merdeka Belajar: Tanpa ujian, kapan siswa akan belajar?

BELITONGEKSPRES.COM - Mantan Wakil Presiden 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan yang diusung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, terutama terkait program "Merdeka Belajar" dan penghapusan Ujian Nasional.

JK menilai kebijakan ini tidak mengarah pada kesiapan kerja bagi lulusan, sehingga banyak siswa yang lulus namun tidak siap memasuki dunia kerja. Sebagai contoh, ia menyoroti lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak terserap di bidang keahliannya dan malah bekerja sebagai caddy golf.

"70% dari empat caddy di lapangan golf adalah tamatan SMK. Ini menunjukkan ada yang salah, baik dalam pendidikan maupun ekonomi kita. Ekonomi yang tidak berkembang atau pendidikan yang menghasilkan lulusan yang tidak siap bekerja," ungkap JK dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertema "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan", Sabtu 7 September.

JK juga mengingatkan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia seharusnya tidak mengadopsi model dari negara-negara seperti Finlandia dan Singapura, karena perbedaan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita yang sangat jauh. Menurutnya, Indonesia lebih cocok mencontoh negara-negara seperti India, China, Korea, dan Jepang, yang memiliki sistem pendidikan kuat dan relevan dengan konteks Indonesia.

BACA JUGA:Usulan Menkeu Soal Anggaran Pendidikan Ditolak Komisi X

BACA JUGA:Naval Base Open Day 2024: TNI AL Pecahkan Rekor MURI dengan Makan Siang Bergizi Nasional

"India telah melahirkan banyak CEO besar di Amerika Serikat, seperti di Microsoft dan Twitter. Pendidikan mereka luar biasa. China juga maju berkat pendidikan yang hebat, itulah yang harus kita pelajari," ujar JK.

Ia juga menekankan pentingnya ujian nasional dalam sistem pendidikan, karena ujian menjadi tolok ukur kapan siswa benar-benar belajar. "Tanpa ujian, kapan siswa akan belajar? Semua kampus merdeka, tapi tanpa disiplin belajar, hasilnya tidak akan optimal," tambahnya.

JK, yang mengaku berpandangan konservatif soal pendidikan, menilai bahwa memerdekakan seluruh siswa melalui kurikulum baru bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, lebih baik siswa mengalami sedikit tekanan karena ujian daripada menghadapi tekanan yang lebih besar ketika lulus tanpa pekerjaan.

"Pada akhirnya, mereka lulus hanya untuk lulus, tapi tidak bisa bekerja. Inilah realitasnya," pungkas JK. (beritasatu)