Borok RS Bakti Timah Sungailiat Terbongkar, Saat RDP di DPRD Babel

Sejak bergabung dengan PT BTM, lanjut Reysa, karyawan RSBT Sungailiat menghadapi pengurangan penghasilan melalui berbagai bentuk. Seperti penurunan insentif, pengurangan tunjangan jabatan, penghapusan sejumlah tunjangan, dan uang lembur yang tidak dibayarkan. Alasan yang diberikan oleh perusahaan adalah adanya defisit keuangan.

Tak hanya itu, Reysa menyoroti ketidakproporsionalan antara gaji karyawan di kantor pusat BTM dan karyawan di RSBT Sungailiat, yang dinilainya sangat besar. Dalam RDP di DPRD Babel, Reysa berharap agar masalah yang terjadi di RSBT Sungailiat dapat diberikan solusi.

Pihak perwakilan BPJS Kesehatan, dr Siska Mayasari, juga mengakui adanya indikasi penyelewengan dalam RDP antara BPJS Kesehatan, karyawan RSBT Sungailiat, dan PT BTM terkait pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada manajemen rumah sakit. 

Dokter Siska menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSBT Sungailiat terjadi karena ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit.

Siska menekankan bahwa setelah diaudit oleh tim dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, ditemukan bahwa seharusnya BPJS Kesehatan tidak harus membayarkan kerugian atau kewajiban sebesar Rp 860 juta. 

Menurutnya, hasil audit tersebut mengungkap bahwa BPJS Kesehatan tidak wajib membayar lebih dari Rp 700 juta karena bukan merupakan tanggung jawab mereka. 

BACA JUGA:Laka Lantas di Bangka, Dua Nyawa Melayang

BACA JUGA:Bendahara Terancam Sendirian di Penjara, Tak Ada Pembelaan di Sidang Tipikor

"Selain itu, pihak RS Bakti Timah Sungaliat juga sudah mengembalikan sejumlah lebih dari Rp 160 juta, sehingga total kerugian yang seharusnya tidak dibayarkan mencapai Rp 860 juta lebih," tegasnya.

Sementara, pihak PT BTM Firmansnyah mengatakan manajemen RS Bakti Timah Sungailiat periode 2020-2021 yang terindikasi melakukan kecurangan telah dilaporkan ke pihak berwajib. “Ya, sudah kita laporkan," akunya.

Indikasi penyelewengan itu pun tak khayal membuat wakil rakyat geram. Kendati tetap memberikan kesempatan untuk dimediasi, ke depan DPRD Babel tetap berencana menggelar RDP Khusus terkait pelayanan kesehatan di Babel. Bahkan bakal mengundang pihak kejaksaan.

"Iya, akan kita undang pihak yang membantu untuk penyelesaian dan me-warning kedepannya. Sebab, khawatir kita ini terjadi di seluruh rumah sakit di Babel, yang berimbas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat," kata Heryawandi.

Pihaknya khawatir, persoalan ini tidak hanya terjadi di RS Bakti Timah Sungailiat saja, melainkan di rumah sakit lainnya di Babel. "Jangan-jangan, tentu kita berharap itu tidak terjadi. Tapi kalau modus-modus ini terjadi, kita mewarning semua rumah sakit. Karena ketika ini terjadi, pelayanan kesehatan masyarakat Babel akan terganggu," sebutnya. 

"Ini kan intinya ada penagihan dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar. Bahkan disebutkan, ada yang mestinya tidak ditagih tapi ditagih. Ternyata ada mark up. Dan diakui RS Bakti Timah Sungailiat dan sudah dilakukan pelaporan ke ranah hukum. Tapi imbasnya dari ini, managemen dan karyawan bermasalah, termasuk ke pelayanan kesehatan," ungkapnya lagi.

Terkhusus persoalan RS Bakti Timah Sungailiat, pihaknya berharap pihak managemen dapat menahan kebijakan yang diberlakukan sembari berjalannya mediasi dan evalusi yang akan dilakukan Disnaker Babel dan Disnaker Bangka.