Bersiap dengan Aturan Baru Pajak Kripto

Di Singapura, misalnya, diterapkan pajak capital gains dimana keuntungan dari penjualan aset kripto dikenakan pajak capital gains. Negeri itu juga dinilai memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk industri kripto. Saat ini, bahkan Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan kripto terbesar di Asia.

Sementara di Amerika Serikat (AS), kripto umumnya diperlakukan sebagai properti, sehingga keuntungan dari penjualan dikenakan pajak capital gains. Aturan pajak kripto di AS sangat kompleks dan bervariasi antarnegara bagian dan negara itu juga terus mengembangkan regulasi kripto, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan investor.

Sementara  di Uni Eropa ada kerangka umum untuk regulasi aset kripto, namun implementasinya berbeda-beda di setiap negara anggota. Regulasi di Uni Eropa cenderung lebih fokus pada pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berkaca dari itu, Indonesia sudah saatnya mengimplementasikan regulasi yang jelas dan konsisten untuk meningkatkan daya tarik sebagai tujuan investasi kripto.

BACA JUGA:Perjuangan Era Modern: Mencintai Indonesia dengan Segala Cara

Regulasi yang mendukung inovasi akan mendorong pertumbuhan industri kripto di Tanah Air. Selain itu juga melindungi investor dari penipuan dan manipulasi pasar.

Ke depan perlu koordinasi yang lebih baik antara OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Seiring dengan upaya lain, termasuk belajar dari pengaman negara-negara yang sudah maju dalam regulasi kripto dan melibatkan pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam pembuatan regulasi.

Sebab regulasi yang dihasilkan harus benar-benar mampu mendukung inovasi dan perkembangan teknologi blockchain. (ant)

Oleh Hanni Sofia