Percepatan Ekonomi Hijau, Tim Prabowo-Gibran Siapkan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 15 Aug 2024 - 18:46

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Periode 2024-2029 yang diketuai oleh Burhanuddin Abdullah dalam Rapa--

percepatan ekonomi hijau, tim prabowo-gibran siapkan badan pengelola pengendalian perubahan iklim                            jakarta, belitongekspres.com – dalam rangka memastikan kelanjutan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon, kantor staf kepresidenan dan tim ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih, prabowo subianto dan gibran rakabuming raka, mempersiapkan pembentukan badan baru yang akan fokus pada isu ini. 
badan ini diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan rendah karbon, yang telah menjadi salah satu prioritas nasional sejak era presiden joko widodo.
moeldoko, kepala kantor staf kepresidenan (ksp), dalam rapat koordinasi di jakarta, kamis, menyatakan bahwa selama masa transisi ini, penting untuk mempertahankan momentum pengurangan emisi karbon. 
di bawah kepemimpinan prabowo-gibran, kebijakan ini diharapkan akan semakin dipercepat dan dioptimalkan.
baca juga:waspadai pinjaman online ilegal, ini 98 daftar pinjol legal yang terdaftar di ojk per agustus 2024
baca juga:harga bahan pangan anjlok, bawang merah dan cabai merah turun hampir 50 persen
“pemerintah sebelumnya sudah memiliki dasar kuat terkait kebijakan rendah karbon dalam rpjmn dan komitmen penurunan emisi. di masa transisi ini, kami berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertajam untuk masa depan,” ujar moeldoko.
sebagai langkah awal, moeldoko menyarankan pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan bertugas untuk merumuskan pembentukan badan struktural yang nantinya akan memimpin upaya pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon. 
satgas ini juga akan bertanggung jawab untuk menyusun peraturan pemerintah terkait pembentukan badan pengelola pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon (bp3i-tnk).
menurut moeldoko, indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global, terutama karena kekayaan alam yang dimilikinya, seperti hutan tropis, mangrove, dan lahan gambut. 
baca juga:panduan bijak menggunakan paylater dan pinjaman online
baca juga:kemenko marves optimis penjualan mobil listrik akan meningkat signifikan
semua ini merupakan sumber daya penting dalam penyerapan karbon, yang bisa menjadi pendorong signifikan bagi ekonomi negara melalui perdagangan karbon.
burhanuddin abdullah, ketua tim ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih, juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan ini dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. 
hal ini sejalan dengan misi kedua "asta cita" prabowo-gibran, yang berfokus pada pengembangan ekonomi hijau sebagai bentuk kemandirian bangsa. 
badan bp3i-tnk akan memainkan peran sentral dalam pengelolaan perubahan iklim secara berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi baru, seperti blockchain, untuk mewujudkan kedaulatan karbon.
baca juga:bappenas perkirakan pertumbuhan penjualan ritel capai 1,4 triliun dolar as berkat e-commerce
baca juga:ombudsman sebut bri langgar aturan, pengajuan kur di bawah rp100 juta tidak perlu agunan
rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh berbagai pejabat terkait dari kementerian dan lembaga, yang semuanya bersepakat untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam merumuskan badan baru ini dan melakukan revisi terhadap peraturan presiden no. 98 tahun 2021.
perdagangan karbon di indonesia telah diatur melalui peraturan presiden tersebut dan diperkuat dengan peraturan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 
bursa karbon indonesia (idx carbon) yang diresmikan pada september 2023 oleh presiden jokowi menjadi tonggak penting dalam perjalanan indonesia menuju ekonomi hijau. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 16 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan