Kajati Babel Ungkap Korupsi di Pulau Belitung, Terkait Pemanfaatan Lahan PT GFI

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 05 Jan 2024 - 22:39

Ilustrasi korupsi--

Heryandi menegaskan bahwa tanah hak miliknya juga telah dicatat dalam buku tanah Kecamatan Nomor 119/1990 Tertanggal 11 September 1990, yang telah ditandatangani oleh Camat dan dilengkapi dengan patok-patok tapal batas atau sempadan.

"Dengan demikian, kepemilikan tanah saya telah terdaftar di Kantor Desa Padang Kandis dan Kantor Kecamatan Membalong. Oleh karena itu, Surat Keterangan Tanah tersebut memiliki keabsahan hukum dan kekuatan hukum," tulis Heryandi dalam suratnya pada Jumat, 26 Agustus 2022 lalu.

Namun, sekitar tahun 2017, Heryandi baru mengetahui bahwa tanah yang dia miliki tiba-tiba diduduki oleh PT GFI. Menurutnya, pihak perusahaan menanam pohon sengon di lahan tersebut, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.

Yang lebih memprihatinkan, terbitlah Surat Keterangan Tanah (SKT) baru di atas tanah yang seharusnya dimilikinya, dengan nama Seran dan Nomor 124/SKT/PDK/2010. SKT ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kandis pada tanggal 18 Juli 2010.

“Padahal, saya atau keluarga tidak pernah menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada siapapun,” tulis Heryandi.

Pada tahun 2017, Heryandi dan keluarganya memulai perjuangan untuk memperoleh hak atas tanahnya. Mereka melakukan berbagai upaya mediasi dengan melibatkan aparat desa, kecamatan, dan pihak kepolisian sebagai saksi.

Waktu itu, Franky, yang merupakan Direktur PT GFI, diundang untuk mediasi tetapi tidak hadir. Sayangnya, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai hasil positif.

Kemudian, pada tahun 2019, Heryandi sebagai pemilik sah tanah berencana mengurus atau meningkatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Kantor Pertanahan Belitung.

Sebagai kelengkapan, ia juga mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Belitung.

kajati babel ungkap korupsi di pulau belitung, terkait pemanfaatan lahan pt gfi                            belitongekspres.com - kejaksaan tinggi provinsi kepulauan bangka belitung (kejati babel) mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pemanfaatan lahan pt green forestry indonesia (pt gfi) di pulau belitung.
bahkan, pihak kejati babel telah menaikan status perkara korupsi dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. korupsi pemanfaatan tanah milik negara tanpa hak oleh perusahaan swasta pt gfi terjadi kabupaten belitung dan belitung timur (beltim).
asintel kejati babel fadil regan mengatakan, dalam pemanfaatan lahan oleh pt gfi di desa padang kandis dan desa tanjung kelumpang pada tahun 2009-2023 ditemukan peristiwa pidana korupsi dan bukti permulaan yang cukup.
baca juga:kerugian negara kasus korupsi timah fantastis, lebih dari rp 22 triliun?
baca juga:kasus korupsi timah, kejagung: sudah ada calon tersangka 
maka dari, pihak penyidik kejati babel menaikkan status penyidikan perkara dugaan korupsi pemanfaatan tanah milik negara oleh perusahaan swasta pt gfi di kabupaten belitung dan beltim.
"pemanfaatan tanah negara digunakan pt gfi untuk perkebunan, korupsi pemanfaatan tanah negara, seluas kurang lebih ratusan hektar," kata fadil regan kepada wartawan, kamis 4 januari 2024.
sebelumnya, terjadi dugaan penyerobotan tanah oleh pt gfi di kabupaten belitung yang menjadi sorotan. pada tahun 2022, sejumlah warga tanjung kiras desa padang kandis, kecamatan membalong, belitung, mengadukan masalah ini kepada presiden joko widodo (jokowi).
warga yang mengaku dari tanjung kiras desa padang kandis mengadu karena usaha mereka untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan tanah selalu mengalami hambatan.
baca juga:kasus korupsi proyek pt timah, kejati babel tahan 1 tersangka baru
baca juga:mantan dirut pt timah saksi 2 korupsi besar, diperiksa kejagung dan kejati?
heryandi basri, seorang karyawan swasta yang memiliki tanah seluas kurang lebih 2 hektar di desa padang kandis (sebelum pemekaran bernama desa membalong), akhirnya mengirimkan surat terbuka kepada jokowi.
dalam suratnya, heryandi menyampaikan bahwa tanahnya telah diduduki atau diduga diserobot oleh pt gfi selama bertahun-tahun.
tanah tersebut merupakan pemberian orang tuanya sejak tahun 1984, dan telah memiliki surat keterangan tanah (skt) nomor 27/kd/mbl tertanggal 10 september 1990 atas nama heryandi basri.
heryandi menegaskan bahwa tanah hak miliknya juga telah dicatat dalam buku tanah kecamatan nomor 119/1990 tertanggal 11 september 1990, yang telah ditandatangani oleh camat dan dilengkapi dengan patok-patok tapal batas atau sempadan.
baca juga:kasus korupsi timah, giliran 2 karyawan pt antam diperiksa kejagung
baca juga:dugaan kasus korupsi, tim kejagung periksa mantan dirut pt timah
"dengan demikian, kepemilikan tanah saya telah terdaftar di kantor desa padang kandis dan kantor kecamatan membalong. oleh karena itu, surat keterangan tanah tersebut memiliki keabsahan hukum dan kekuatan hukum," tulis heryandi dalam suratnya pada jumat, 26 agustus 2022 lalu.
namun, sekitar tahun 2017, heryandi baru mengetahui bahwa tanah yang dia miliki tiba-tiba diduduki oleh pt gfi. menurutnya, pihak perusahaan menanam pohon sengon di lahan tersebut, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.
yang lebih memprihatinkan, terbitlah surat keterangan tanah (skt) baru di atas tanah yang seharusnya dimilikinya, dengan nama seran dan nomor 124/skt/pdk/2010. skt ini dikeluarkan oleh kepala desa padang kandis pada tanggal 18 juli 2010.
“padahal, saya atau keluarga tidak pernah menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada siapapun,” tulis heryandi.
baca juga:kejagung dalami korupsi timah, sejumlah tempat di bangka belitung kembali digeledah
baca juga:kejagung turun ke belitung, rumah advisor dirut pt timah digeledah, apakah terkait kasus korupsi?
pada tahun 2017, heryandi dan keluarganya memulai perjuangan untuk memperoleh hak atas tanahnya. mereka melakukan berbagai upaya mediasi dengan melibatkan aparat desa, kecamatan, dan pihak kepolisian sebagai saksi.
waktu itu, franky, yang merupakan direktur pt gfi, diundang untuk mediasi tetapi tidak hadir. sayangnya, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai hasil positif.
kemudian, pada tahun 2019, heryandi sebagai pemilik sah tanah berencana mengurus atau meningkatkan surat keterangan tanah (skt) menjadi sertifikat hak milik (shm) melalui kantor pertanahan belitung.
sebagai kelengkapan, ia juga mengurus surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (sppt pbb) dari kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (bpprd) belitung.
baca juga:covid-19 jadi ajang korupsi, dokter rsud beltim tilap insentif paramedis
baca juga:kejagung usut korupsi timah, para tersangka sampai kini masih misterius?
heryandi juga mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran terhadap lahan miliknya. pada tanggal 22 juni 2021, bersama kuasa dan juru ukur dari bpprd, mereka turun ke lokasi untuk melaksanakan pengukuran. namun, upaya tersebut dihalangi oleh pihak lain yang menguasai lahan.
selanjutnya, pada tahun 2022, heryandi memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (pn) tanjung pandan.
sebelum persidangan dimulai, upaya mediasi dilakukan. di saat-saat tersebut, pihak franky secara tiba-tiba menunjukkan surat keterangan tanah (skt) nomor 124/skt/pdk/2010 yang dikeluarkan oleh kepala desa padang kandis wahyudi.
kejadian ini agak mencurigakan, mengingat sebelumnya franky tidak pernah mengeluarkan skt tersebut. akibat adanya skt ganda tersebut, gugatan di pn tanjungpandan akhirnya dicabut.
baca juga:kasus korupsi pt ptbbi belitung, ubaidillah akui terima duit 'gaji'
baca juga:70 orang sudah diperiksa kejagung, siapa tersangka kasus korupsi timah?
meski mengalami kegagalan, heryandi tidak kehilangan semangat untuk memperjuangkan hak miliknya. pada tahun yang sama, dia kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) pangkal pinang pada tanggal 2 maret 2022, dan gugatan tersebut diperbaiki pada tanggal 19 april 2022.
"pokok gugatannya adalah membatalkan skt atas nama seran dengan nomor 124/skt/pdk/2010 yang dianggap memiliki cacat hukum," ungkap heryandi.
namun, upayanya kembali tidak berhasil. tanpa menyerah, heryandi merasa bingung menghadapi situasi tersebut, sehingga akhirnya memutuskan untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan ke presiden jokowi.
tak hanya itu, heryandi juga berencana untuk melaporkan masalah ini kepada menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional (atr bpn) serta komisi pemberantasan korupsi (kpk).
menurut dia, lahan yang diduga direbut oleh pt gfi bukan hanya miliknya sendiri seluas 2 hektar, tetapi juga melibatkan kepemilikan saudari kandungnya, seperti heryantini basri (2 hektar), parmi mastuti (2 hektar), asrin karim (2 hektar), dan beberapa pemilik lainnya, dengan total luas mencapai 16 hektar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 6 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan