Kurangi Risiko Penyakit Tak Menular, Jokowi Rencanakan Cukai Baru pada Jenis Pangan Olahan

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Minggu , 04 Aug 2024 - 21:43

Presiden Joko Widodo (Setpres)--

Oleh karena itu, penetapan cukai untuk makanan cepat saji sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 28/2024 tidak akan langsung diimplementasikan. "Jadi ada proses yang harus kita lalui," ungkapnya.

Sebelum PP Nomor 28/2024 diteken, sempat beredar informasi mengenai ekstensifikasi cukai, yakni perluasan jenis barang yang akan dikenakan cukai.

Barang-barang yang disebut antara lain rumah, tiket konser, fast food atau makanan cepat saji, tisu, smartphone, MSG, batu bara, minuman bergula dalam kemasan, hingga deterjen.

Namun, isu tersebut ditepis oleh Bea Cukai. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, menyatakan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum final. Selain itu, kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut juga memerlukan masukan dari kalangan akademisi.

"Saat ini, kebijakan ekstensifikasi masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum berada dalam tahap kajian. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala.

Menurut Nirwala, kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai di Indonesia baru ada tiga jenis: etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang ditetapkan sebagai barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya melibatkan beberapa langkah, yaitu menyampaikan rencana ekstensifikasi cukai kepada DPR, menetapkan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan menyusun peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum bagi pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya. (jpc)

kurangi risiko penyakit tak menular, jokowi rencanakan cukai baru pada jenis pangan olahan                            jakarta, belitongekspres.com - presiden joko widodo (jokowi) berencana untuk menaikkan cukai pada beberapa jenis pangan olahan sebagai bagian dari upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan di indonesia. langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular di kalangan masyarakat.
rencana ini tertuang dalam pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024, yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. 
aturan tersebut menetapkan batas maksimum untuk kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk makanan siap saji.
"dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji," demikian bunyi pasal 194 ayat (1), dikutip pada minggu, 4 agustus 2024.
baca juga:kemenpanrb: tahap awal pemindahan asn ke ikn fokus pada pegawai lajang
baca juga:polisi ungkap motivasi remaja 19 tahun di kota batu merencanakan aksi bom bunuh diri
meski begitu, aturan tersebut belum menjelaskan secara rinci jenis olahan makanan cepat saji yang akan dikenakan cukai. namun, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, khususnya direktorat jenderal bea dan cukai, diberi wewenang untuk menetapkan pengenaan cukai tersebut.
"selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 194 ayat (4).
menanggapi hal ini, direktur jenderal bea dan cukai kementerian keuangan, askolani, menyatakan bahwa aturan mengenai pengenaan cukai tersebut masih merupakan usulan dari kementerian kesehatan (kemenkes). 
ia juga mengakui bahwa belum ada diskusi lebih lanjut terkait penerapan cukai ini, mengingat pp nomor 28/2024 baru saja ditandatangani oleh presiden jokowi pada 26 juli 2024.
baca juga:pelaku penyebaran video mirip audrey davis ditangkap di padang
baca juga:kasus video syur: audrey davis dipanggil sebagai saksi pada selasa 6 agustus
"(apakah dengan bea cukai sudah ada pembicaraan?) kalau untuk itu kita belum. tentunya nanti, regulasi baru dibuat," kata askolani kepada media, beberapa waktu lalu.
askolani menjelaskan bahwa nantinya kemenkes sebagai pengusul akan berkoordinasi dengan kementerian keuangan, terutama dengan badan kebijakan fiskal (bkf) yang bertugas melakukan kajian lengkap. 
oleh karena itu, penetapan cukai untuk makanan cepat saji sebagaimana tertuang dalam pp nomor 28/2024 tidak akan langsung diimplementasikan. "jadi ada proses yang harus kita lalui," ungkapnya.
sebelum pp nomor 28/2024 diteken, sempat beredar informasi mengenai ekstensifikasi cukai, yakni perluasan jenis barang yang akan dikenakan cukai. 
baca juga:kpk akan selidiki laporan dugaan korupsi kuota pelaksanaan haji 2024
baca juga:kominfo batasi akses vpn gratis untuk cegah judi online
barang-barang yang disebut antara lain rumah, tiket konser, fast food atau makanan cepat saji, tisu, smartphone, msg, batu bara, minuman bergula dalam kemasan, hingga deterjen.
namun, isu tersebut ditepis oleh bea cukai. direktur komunikasi dan bimbingan pengguna jasa bea cukai, nirwala dwi heriyanto, menyatakan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum final. selain itu, kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut juga memerlukan masukan dari kalangan akademisi.
"saat ini, kebijakan ekstensifikasi masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum berada dalam tahap kajian. kebijakan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi," kata nirwala.
menurut nirwala, kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. 
baca juga:remaja teroris kota batu merakit bom dari nabung uang jajan
baca juga:berbaiat online ke isis, remaja 19 tahun di kota batu siapkan bom bunuh diri
hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai di indonesia baru ada tiga jenis: etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang ditetapkan sebagai barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
"prosesnya melibatkan beberapa langkah, yaitu menyampaikan rencana ekstensifikasi cukai kepada dpr, menetapkan target penerimaan dalam rapbn bersama dpr, dan menyusun peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum bagi pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 5 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan