Pansus DPRD Babel Kunker ke Bappenas: Bahas Rencana Pembangunan Dua Dekade ke Depan

BACA JUGA:Pansus DPRD Babel Kunjungi Kemenhub RI, Konsultasi Rancangan Perda BUP

"Undang-Undang ini akan membuka peluang ekonomi baru di sektor kelautan, di samping sektor pertambangan yang selama ini menjadi tumpuan Provinsi Kepulauan Babel," tambahnya.

Selain itu, Herman juga menekankan pentingnya realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Babel. Kehadiran PSN diyakini dapat membantu mempercepat roda perekonomian di Babel menjadi lebih baik.

"Saya berharap PSN yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dapat segera terealisasi, terutama PSN di kawasan pariwisata di Bangka Belitung," harapnya.

Percepatan UU Daerah Kepulauan untuk Pembangunan Maritim

Senada, Ketua Pansus RPJPD, Dody Kusdian menegaskan pentingnya mempercepat pengesahan UU daerah kepulauan. Menurutnya, hal ini krusial agar pembangunan yang selama ini terfokus di daratan juga dapat menyentuh wilayah laut dan menjadi prioritas utama.

BACA JUGA:Idul Adha 2024, Hewan Kurban di Babel Dipastikan Bebas Penyakit

"Ini adalah momen penting bagi Bappenas untuk memberikan perhatian lebih kepada provinsi-provinsi kepulauan. Tidak ada gunanya kita menyebutnya provinsi kepulauan jika pembangunan maritim tidak dijadikan prioritas atau indikator makro ke depan," ujar Dody dengan tegas.

Ia menekankan bahwa hal ini harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPN dan RPJPD untuk 20 tahun ke depan, sebagai dasar pembangunan negara secara umum dan provinsi kepulauan secara khusus.

"Sehingga, siapa pun kepala daerah Babel yang akan datang bisa mempedomani pada rencana pembangunan ini dan mengembangkan potensi kelautan di provinsi kepulauan," harap Dody.

Diharapkan, pembangunan di sektor kelautan akan meningkatkan konektivitas antar pulau di Babel, serta memajukan sektor perikanan dan potensi kelautan lainnya. "Harapannya potensi-potensi kelautan lainnya dapat juga bis berkembang," tandasnya. (*)