Tantangan Mencapai Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas nasional untuk diselesaikan.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 ini.

Seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia memang menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target global yang tercantum dalam SDGs.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mencapai target nol persen tersebut melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antarkementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah. Upaya ini kemudian digariskan melalui tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang termuat dalam Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2023.

BACA JUGA:Nongkrong, yang Membuat Madinah Layaknya Seperti di Indonesia

Pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Strategi ini memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial yang komplementer antara pusat dan daerah. Targetnya, terutama kelompok rentan, adalah penderita gangguan kesehatan permanen, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), warga lansia, anak sebatang kara, dan sebagainya.

Kedua, peningkatan pendapatan. Strategi ini ditujukan untuk warga miskin ekstrem yang masih produktif. Mereka dibukakan akses pada pekerjaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta akses dan kapasitas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk akses pembiayaannya. Melalui strategi ini diharapkan rumah tangga (RT) miskin ekstrem dapat naik kelas untuk mendapatkan program lanjutan, seperti pendampingan, pelatihan, dan permodalan.

Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Strategi ini ditujukan untuk peningkatan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan ekstrem 1,9 dollar AS per kapita per hari "purchasing power parity" (PPP). Pada Maret 2023, dengan garis kemiskinan ekstrem sekitar Rp351.957 per kapita per bulan, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia sudah mencapai 1,12 persen. Angka ini berkurang sebesar 0,92 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2022.

Pencapaian ini bisa dibilang cukup besar dalam kurun waktu satu tahun. Jika pada tahun 2024 dapat berkurang sebesar itu juga, maka persentase penduduk miskin ekstrem pada 2024 tersisa sekitar 0,2 persen. Hanya saja, untuk mencapainya, tentu diperlukan upaya berkesinambungan.

BACA JUGA:Teknologi Geospasial untuk Manajemen Sumber Daya Lahan

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya melulu soal ekonomi yang harus tercukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun banyak faktor yang pada akhirnya juga berpengaruh pada kemiskinan ekstrem itu sendiri. Faktor lingkungan, misalnya, adanya perubahan iklim yang diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan guncangan alam, secara tidak langsung dapat menjebak rumah tangga miskin ekstrem dalam siklus kemiskinan yang semakin parah.

Selain itu, ketergantungan para penduduk miskin ekstrem pada sektor pertanian juga masih menjadi permasalahan. Pasalnya, sektor ini seringkali tidak cukup produktif untuk mendukung upaya keluar dari kemiskinan. Padahal, BPS mencatat, sebesar 58,4 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian.

Ya, mereka tidak menganggur, mereka bekerja, namun upah yang mereka dapatkan sangat sulit untuk melepaskan mereka dari kemiskinan. Bisa dibayangkan, jika saja sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan lebih, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan perlahan bisa lepas dari status miskin ekstrem.