Prabowo Minta Purbaya Tindak Praktik Under-invoicing dan Penyelundupan Ekspor-Impor

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak tegas kebocoran penerimaan negara di sektor ekspor dan impor, termasuk praktik underinvoicing dan penyelundupan barang. 

Arahan ini ditindaklanjuti melalui penggagalan ekspor 87 kontainer crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 6 November.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyebut operasi ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Satgassus Polri berdasarkan instruksi Menkeu Purbaya. 

Modus yang digunakan pelaku adalah memanipulasi HS Code sehingga nilai CPO yang sebenarnya tinggi tercatat sebagai fatty matter, sehingga pajak yang masuk ke negara jauh lebih rendah.

BACA JUGA:Menteri UMKM Ungkap Impor Baju Bekas Melonjak dari 7 Ton ke 3.600 Ton, Dinilai Ganggu Pasar Domestik

BACA JUGA:Menteri UMKM Hentikan Penjualan Pakaian Bekas Impor di E-Commerce

“Selisih nilai transaksi akibat underinvoicing bisa mencapai 10 kali lipat dari nilai sebenarnya,” jelas Bimo.

Analisis DJP sepanjang 2025 menunjukkan 25 eksportir terindikasi menggunakan modus serupa dengan nilai transaksi Rp 2,08 triliun dan potensi kerugian pajak sekitar Rp 140 miliar. 

Selama periode 2021–2024, ada 257 eksportir lain yang melakukan manipulasi dengan modus POME (palm oil mill effluent), sehingga total 282 wajib pajak diduga melakukan praktik serupa.

Bimo menegaskan seluruh wajib pajak yang terindikasi akan diperiksa dan disidik. “Kami sudah laporkan kepada Menteri Keuangan. Semua yang terindikasi akan kami periksa dan proses sesuai bukti yang cukup,” ujarnya.

BACA JUGA:Lonjakan Impor Pakaian Bekas Ilegal Ancam Industri Lokal, Pemerintah Upayakan Program Substitusi Produk

BACA JUGA:Ketua Asosiasi UMKM Minta Pemerintah Beri Masa Transisi bagi Pedagang Thrifting

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri pengungkapan kasus tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok sebelum dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Merdeka untuk rapat terbatas. Purbaya menegaskan pengawasan di pelabuhan dan kapal pembawa barang akan diperketat.

“Yang underinvoicing dan menyelundupkan terbanyak tekstil, baja, dan lainnya sudah ada nama-namanya. Tinggal pilih siapa yang akan diproses,” katanya.