Purbaya Tegur BPJS Kesehatan, Anggaran Dinilai Boros untuk Alat Tak Relevan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tubuh BPJS Kesehatan. Ia meminta lembaga tersebut lebih selektif dalam penggunaan dana, terutama terkait pembelian alat kesehatan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan pelayanan.

Menurut Purbaya, masih ada pengadaan alat yang seharusnya sudah dihentikan karena tidak lagi dibutuhkan pascapandemi Covid-19, seperti ventilator atau alat bantu pernapasan. 

Kondisi ini membuat banyak alat medis justru tidak terpakai di fasilitas kesehatan, namun tetap memicu kenaikan tagihan klaim ke BPJS karena digunakan sekadar untuk menyesuaikan pembelian yang sudah terlanjur dilakukan.

“Sudah terlanjur dibeli, jadi setiap ada pasien alat itu tetap dipakai, padahal tidak perlu. Akibatnya klaim jadi membengkak,” kata Purbaya seusai menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron di kantornya, Rabu 22 Oktober.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Anggarkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan

BACA JUGA:Tunggakan BPJS Rp7,69 Triliun Akan Dihapus, DPR Beri Apresiasi

Ia menekankan agar praktik inefisiensi seperti ini segera dievaluasi. Pengadaan alat medis, menurutnya, harus berbasis kebutuhan riil lapangan dan divalidasi oleh tim ahli independen di bidang kedokteran dan manajemen rumah sakit. “Jangan saya yang menilai, karena saya bukan dokter. Jangan BPJS juga, tapi tim yang benar-benar punya kompetensi,” ujarnya.

Selain soal belanja alat, Purbaya juga menyoroti perlunya optimalisasi sistem teknologi informasi di BPJS Kesehatan agar pengelolaan anggaran lebih tertata dan transparan. 

Ia mendorong pemanfaatan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau penggunaan dana secara real time, termasuk mendeteksi potensi kecurangan dalam klaim obat atau tindakan medis.

Menurutnya, sistem IT nasional yang terintegrasi dan diawasi dengan AI dapat memangkas biaya operasional serta meningkatkan efisiensi lembaga. “Kalau itu diterapkan, pengeluaran BPJS bisa lebih terkendali dan operasional jadi efisien,” tegasnya.

BACA JUGA:Potensi Naik Iuran BPJS Kesehatan, DPR Ingatkan Dampak bagi Rakyat Kecil

BACA JUGA:Iuran BPJS Kesehatan Akan Disesuaikan, Menkeu: Demi Keberlanjutan JKN

Purbaya juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan lebih profesional sebagai lembaga publik. Dengan jumlah pegawai IT mencapai sekitar 200 orang, sistem pengawasan internal seharusnya bisa dijalankan secara konsisten. 

Ia menutup dengan pesan agar segala bentuk kebocoran, baik dalam pembelian alat maupun implementasi program, segera dibenahi.