Investasi Tambak Udang di Mengkubang Terancam Terganjal PKKPRL, Bupati Beltim Tegaskan Soal Legalitas

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 21 Jul 2025 - 18:32

Investasi Tambak Udang di Desa Mengkubang Terancam Terganjal PKKPRL, Bupati Beltim Tegaskan Soal Legalitas-Istimewa-

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Rencana investasi tambak udang di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Belitung Timur (Beltim), diprediksi bakal terganjal dalam proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Masalah utama yang mencuat adalah ketidaksesuaian lokasi tambak dengan zonasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Endro Siswono, pendiri Gerakan Save Babel, menegaskan bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, wilayah Desa Mengkubang yang menjadi target proyek tambak tidak termasuk dalam kawasan budidaya laut maupun payau.

"Berdasarkan dokumen resmi RZWP3K yang telah disahkan, lokasi tersebut masuk zona pariwisata, bukan untuk budidaya. Maka secara regulasi, PKKPRL seharusnya tidak dapat diterbitkan untuk kegiatan tambak di sana," tegas Endro dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Endro menilai, rencana pembangunan tambak telah melanggar prinsip peruntukan ruang laut dan berpotensi mengabaikan kebijakan tata ruang yang telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) konsisten menerapkan aturan, maka izin kegiatan tersebut dapat dipastikan tidak lolos dari tahap awal.

Dokumen RZWP3K sebagai Dasar Hukum Zonasi Laut

Sebagai informasi, RZWP3K adalah dokumen rencana tata ruang laut yang menjadi pedoman hukum dalam pengelolaan ruang laut untuk berbagai kepentingan.

Seperti konservasi, perikanan, pelabuhan, wisata bahari, hingga pertahanan keamanan. Dalam dokumen itu, setiap kegiatan telah ditentukan zona dan peruntukannya secara ketat.

Endro juga menyoroti bahwa proyek tambak udang PT VIP diduga berada di dalam kawasan Hutan Lindung Pantai, sehingga menambah kerentanan secara hukum dan ekologi.

investasi tambak udang di mengkubang terancam terganjal pkkprl, bupati beltim tegaskan soal legalitas                            manggar, belitongekspres.com - rencana investasi tambak udang di desa mengkubang, kecamatan damar, belitung timur (beltim), diprediksi bakal terganjal dalam proses pengurusan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (pkkprl).
masalah utama yang mencuat adalah ketidaksesuaian lokasi tambak dengan zonasi dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (rzwp3k) provinsi kepulauan bangka belitung.
endro siswono, pendiri gerakan save babel, menegaskan bahwa berdasarkan lampiran peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2020 tentang rzwp3k, wilayah desa mengkubang yang menjadi target proyek tambak tidak termasuk dalam kawasan budidaya laut maupun payau.
"berdasarkan dokumen resmi rzwp3k yang telah disahkan, lokasi tersebut masuk zona pariwisata, bukan untuk budidaya. maka secara regulasi, pkkprl seharusnya tidak dapat diterbitkan untuk kegiatan tambak di sana," tegas endro dalam keterangan tertulis, minggu (20/7/2025).
baca juga:mantan ketua dprd belitm usul bentuk tim investigasi, soroti pemberitaan soal kasus mengkubang
baca juga:7 orang jadi tersangka penganiayaan wartawan, polres beltim dalami motif dan aktor intelektual
endro menilai, rencana pembangunan tambak telah melanggar prinsip peruntukan ruang laut dan berpotensi mengabaikan kebijakan tata ruang yang telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
ia juga mengingatkan bahwa jika kementerian kelautan dan perikanan (kkp) konsisten menerapkan aturan, maka izin kegiatan tersebut dapat dipastikan tidak lolos dari tahap awal.
dokumen rzwp3k sebagai dasar hukum zonasi laut
sebagai informasi, rzwp3k adalah dokumen rencana tata ruang laut yang menjadi pedoman hukum dalam pengelolaan ruang laut untuk berbagai kepentingan.
seperti konservasi, perikanan, pelabuhan, wisata bahari, hingga pertahanan keamanan. dalam dokumen itu, setiap kegiatan telah ditentukan zona dan peruntukannya secara ketat.
baca juga:tambak udang ramah lingkungan hadir di beltim, bupati dukung investasi teknologi demi lapangan kerja
baca juga:datangi polres beltim, ketua pwi babel kawal kasus kekerasan wartawan hingga tuntas
endro juga menyoroti bahwa proyek tambak udang pt vip diduga berada di dalam kawasan hutan lindung pantai, sehingga menambah kerentanan secara hukum dan ekologi.
terlebih, isu ini memanas setelah muncul kabar dugaan pengeroyokan terhadap seorang wartawan yang tengah melakukan verifikasi di lapangan.
"kalau pemerintah serius menjadikan pulau belitung sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional, maka semua investasi harus taat pada zonasi dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.
ia menambahkan, pihaknya tidak anti terhadap investasi, namun menolak keras bentuk investasi yang dinilai menyalahi peruntukan tata ruang dan berpotensi merusak bentang alam pesisir yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat lokal.
baca juga:tambak udang teknologi ras pertama hadir di beltim, inovasi budidaya ramah lingkungan
baca juga:bupati beltim resmikan klenteng than san ngerawan suhu ahin, warisan sejarah 120 tahun
bupati beltim tegaskan legalitas sudah terpenuhi
menanggapi polemik tersebut, bupati beltim, kamarudin muten, menegaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi kelengkapan legalitas pt vip.
kamarudin muten menyatakan bahwa investasi di sektor budidaya udang vaname ini telah memenuhi syarat administrasi perizinan dan aspek hukum.
“perizinan mereka tidak ada masalah, status lahan juga jelas. saya pastikan semua investor yang masuk ke beltim akan kami jaga. tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus, termasuk terhadap bupati,” tegasnya kepada awak media.
bupati beltim menekankan bahwa dalam situasi ekonomi yang belum stabil, kehadiran investor seperti pt vip sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, terutama di daerah-daerah pesisir yang masih minim industri produktif.
baca juga:inilah 2 desa di beltim dengan tunggakan iuran jkn mandiri tertinggi
baca juga:lewat program bejase, pemkab beltim ajak swasta dukung pembiayaan layanan kesehatan 
ia juga menyinggung pentingnya menjaga iklim investasi di beltim agar tetap kondusif, namun tetap memperhatikan asas keberlanjutan lingkungan dan peran serta masyarakat.
“kami terbuka terhadap kritik, tapi jangan sampai merugikan kepentingan publik secara luas. kalau ada permasalahan, mari duduk bersama secara objektif,” pungkasnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 22 juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan