Belum Resmi Pindah, IKN Sudah Ramai PSK, Sekali Kencan Tembus Rp700 Ribu

BELITONGEKSPRES.COM - Sebelum resmi menyandang status Ibu Kota Negara, kawasan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, justru mulai disorot publik karena fenomena tak terduga: maraknya praktik prostitusi.

Para penjaja seks komersial (PSK) dilaporkan mulai menjamur di area calon pusat pemerintahan Indonesia ini. Tarif yang ditawarkan pun mencengangkan, berkisar antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu per kali kencan. Jumlah ini belum termasuk biaya sewa kamar penginapan yang mencapai Rp 300 ribu per malam.

Fenomena ini diungkap oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara, Bagenda Ali. Menurutnya, sepanjang Januari hingga Juni 2025, pihaknya telah mengamankan 64 perempuan dalam tiga gelombang razia di wilayah Kecamatan Sepaku.

“Kami rutin lakukan pemantauan dan penertiban, baik untuk praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar IKN,” ujarnya, Selasa 8 Juli.

BACA JUGA:Prostitusi di Sekitar IKN Meningkat, Polda Kaltim Ambil Tindakan Tegas

BACA JUGA:Cegah Penyakit Sosial, Satpol PP Gencar Awasi Praktik Prostitusi Online di Sekitar IKN

Modus operasinya tergolong rapi. Para pelaku biasanya menyewa penginapan, menawarkan jasa melalui aplikasi media sosial, lalu berpindah-pindah lokasi untuk menghindari deteksi. Tak hanya berasal dari Kalimantan Timur, para PSK ini juga datang dari berbagai kota besar seperti Balikpapan, Makassar, Bandung, hingga Yogyakarta.

Usai diamankan, para perempuan tersebut diberikan pembinaan dan diminta meninggalkan wilayah Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari. Meski saat ini IKN sudah memiliki otoritas sendiri, urusan razia semacam ini masih berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Ali menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menangani maraknya pendatang tanpa identitas jelas, terutama dengan meningkatnya aktivitas mencurigakan di penginapan lokal.

Fenomena ini pun langsung menyita perhatian publik. Di media sosial, banyak netizen menyindir bahwa “lokalisasi terselubung” sudah muncul bahkan sebelum IKN diresmikan. Tak sedikit yang mengkhawatirkan potensi meningkatnya masalah sosial apabila tidak segera ada penanganan menyeluruh.

Ali berharap razia bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, pengawasan terhadap penginapan, verifikasi identitas pendatang, serta penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan, bukan kota dengan citra negatif di masa depan. (jawapos)