Viral Menu MBG Berupa Bahan Mentah, DPR: Ini Bukan Program Sembako!

BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik publik usai viralnya unggahan bantuan berupa bahan pangan mentah yang dibagikan sekaligus untuk lima hari di sebuah SD negeri di Tangsel. Paket tersebut dianggap membingungkan dan tidak efektif dalam mendukung asupan gizi anak-anak sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menanggapi serius fenomena ini dengan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka.

“Saya memahami niat baik dari program MBG. Namun, jika pelaksanaannya menimbulkan kebingungan di masyarakat, maka perlu ada evaluasi menyeluruh,” ujar Nurhadi, Kamis 19 Juni.

Distribusi Bahan Mentah Dinilai Tidak Tepat

Nurhadi mengkritik pola distribusi bantuan yang hanya memberikan bahan mentah tanpa petunjuk teknis atau dukungan alat memasak. Ia menegaskan bahwa program MBG bukanlah program sembako biasa, melainkan bagian dari intervensi gizi yang harus tepat sasaran.

BACA JUGA:BP Haji Siap Kelola Haji 2026, Dorong Revisi UU dan Koordinasi Lintas Sektor

BACA JUGA:Pemda Diizinkan Rapat di Hotel dan Restoran, Mendagri Tito Beri Pesan Penting

“MBG itu bukan bantuan sembako. Tanpa panduan jelas, apalagi tanpa peralatan memasak, ini bisa menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab,” tegasnya.

Politisi tersebut juga menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum MBG yang seharusnya berperan lebih aktif dalam menjamin efektivitas distribusi bantuan, terlebih ketika sekolah sedang libur.

“Kalau sedang libur sekolah, jangan dipaksakan distribusi ke siswa. Lebih baik dialihkan ke ibu menyusui atau balita yang lebih membutuhkan saat itu,” sarannya.

Nurhadi menegaskan, kebijakan gizi tidak boleh hanya sekadar mengejar output atau serapan anggaran. Lebih dari itu, program seperti MBG harus mempertimbangkan daya serap dan kemampuan pengolahan bantuan oleh masyarakat penerima.

“Kita ingin kebijakan gizi yang berdampak nyata. Bukan sekadar memenuhi target anggaran atau pencitraan,” tambahnya. (beritasatu)