Asa masyarakat untuk Ibu Kota Nusantara

ilustrasi__--

Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN.

Pemindahan ibu kota negara tak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Masyarakat sekitar IKN harus dipersiapkan dan didukung agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.

BACA JUGA:Ikhtiar TNI mencerdaskan anak-anak di Kota Seribu Papan

Dari beberapa perbincangan, masyarakat sekitar jelas memiliki harapan besar terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Di antara harapan-harapan tersebut adalah adanya peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan ibu kota baru diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor-sektor terkait lainnya, seperti pariwisata, perhotelan, dan layanan publik.

Hrapan kedua, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur sosial, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, diharapkan bahwa masyarakat sekitar akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Ketiga, peningkatan standar hidup. Pembangunan ibu kota baru juga diharapkan akan membawa perubahan positif dalam standar hidup masyarakat sekitar, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk berkembang.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan IKN juga dibangun dengan visi memberdayakan masyarakat lokal, khususnya untuk menghubungkan perekonomian di dua kota besar terdekat, yakni Samarinda dan Balikpapan.

BACA JUGA:Menanti Pembangunan Simbol Kemajuan Indonesia Pada 2045

Sesuai rencana, OIKN juga memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat, apalagi sebagai superhub economy, yang di-cover oleh IKN.

Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat. Penting bagi pemerintah, khususnya OIKN, untuk memastikan masyarakat adat tidak terusir dari tanahnya. Perlu adanya komitmen untuk terus melakukan dialog dan proses ganti untung tanah bagi masyarakat adat yang adil.

Terlepas dari adanya wacana menjadikan tanah adat sebagai tempat wisata kampung adat, pemerintah perlu memperhatikan kepastian masa depan tanah adat, sesuai dengan hak-hak para pemiliknya.

Kemudian, di sepanjang jalanan menuju KIPP IKN, berbagai truk proyek lalu lalang meninggalkan tumpahan pasir di sepanjang jalan. Saat kemarau menerpa, jejak-jejak truk material proyek itu meninggalkan debu, namun saat hujan turun, debu tersebut menjadi lumpur licin yang mengganggu mobilitas masyarakat.

BACA JUGA:Tantangan Pengiriman Logistik Pemilu jadi Penyemangat KPU Papua

Megaproyek IKN berimbas pada masalah debu dan lumpur yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar area proyek jika tidak dikelola denga baik. Pembangunan infrastruktur skala besar menyebabkan peningkatan signifikan dalam penggunaan alat berat dan mobilisasi material konstruksi di area proyek.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan