Tanah Rakyat di Belitung ‘Tersandera’, Praktisi Hukum: Kembalikan!

tanah rakyat di belitung ‘tersandera’, praktisi hukum: kembalikan! pangkalpinang, belitongekspres.com – sengketa tanah di kabupaten belitung akhirnya menemui titik terang setelah pengadilan tata usaha negara (ptun) pangkalpinang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh h eddy sofyan.  gugatan tersebut ditujukan kepada kepala kantor pertanahan nasional (bpn) kabupaten belitung, pemerintah kabupaten (pemkab) belitung, dan pt belitung inti permai. putusan ini tertuang dalam nomor 15/g/2024/ptun.pgp, yang dibacakan dalam sidang majelis hakim pada selasa, 11 maret 2025. majelis hakim yang diketuai oleh fitri wahyuningtyas serta anggota ryan surya pradhana dan febriansyah rozarius sepakat mengabulkan gugatan penggugat. praktisi hukum: kembalikan hak rakyat menanggapi putusan ini, praktisi hukum siprianus edi hardum menegaskan bahwa tanah rakyat yang telah lama "tersandera" oleh pemkab belitung harus segera dikembalikan kepada yang berhak. baca juga:atr/bpn batalkan 192 sertifikat tanah bermasalah di kasus pagar laut tangerang “saya melihat bahwa ptun pangkalpinang telah mempertimbangkan bukti-bukti kuat yang diajukan penggugat. ini adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan bagi rakyat,” ujar edi hardum dalam keterangannya pada senin (24/3/2025) malam. ia menjelaskan bahwa dalam memutus perkara, hakim selalu mempertimbangkan bukti yang ada. menurutnya, terdapat lima jenis bukti yang diperhitungkan, di antaranya keabsahan surat eddy sofyan, keterangan saksi, pendapat ahli, serta beberapa bukti lainnya. edi hardum menegaskan bahwa pada dasarnya hakim mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak. ia menilai keputusan hakim yang memenangkan eddy sofyan menunjukkan bahwa bukti yang disampaikan telah cukup dan meyakinkan. menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat, dan ia mengapresiasi langkah hakim dalam perkara ini. baca juga:ptun pangkal pinang kabulkan gugatan eddy sofyan, batalkan sertifikat lahan di belitung lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hakim cenderung memenangkan pihak yang mampu mengajukan dalil yang kuat, dengan catatan bahwa dalil tersebut harus didukung oleh bukti atau fakta yang ada. selain itu, edi hardum menyoroti pentingnya kejujuran dalam kasus ini. ia menilai bahwa pemkab belitung seharusnya bersikap jujur dan mengembalikan tanah tersebut kepada pihak yang berhak, yakni eddy sofyan, jika memang tanah itu bukan bagian dari aset pemerintah. menurut edi hardum, pemkab belitung tidak seharusnya mengklaim tanah yang bukan miliknya hanya karena merasa mewakili negara. sebab keputusan ptun pangkal pinang sudah jelas menyatakan bahwa tergugat bersalah, sehingga tidak ada alasan bagi pemkab untuk berlarut-larut dalam sengketa ini. edi menekankan pentingnya kejujuran dalam menyelesaikan perkara ini dan meminta agar tanah tersebut segera dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu eddy sofyan. baca juga:kementerian atr/bpn audit dan cabut 50 sertifikat tanah di kawasan pagar laut tangerang ia juga menambahkan bahwa pemerintah yang taat terhadap putusan pengadilan akan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. keputusan pengadilan merupakan bagian dari hukum yang harus dipatuhi, sehingga tidak boleh ada pembangkangan terhadap putusan yang sudah ditetapkan. "karena pengadilan telah memutuskan bahwa tanah tersebut bukan milik pemkab, melainkan milik eddy sofyan, maka harus dikembalikan kepadanya. pemkab tidak boleh terus mengklaim, yang justru membuat tanah itu menjadi ‘tersandera’," ujarnya. ke depan, praktisi hukum bergelar doktor ini berharap putusan pengadilan seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah maupun pihak lainnya. "jangan mengklaim sesuatu yang bukan haknya," tegasnya. ia juga menekankan pentingnya independensi peradilan dalam menangani perkara. "saya berharap semua hakim dan pengadilan ke depan tetap independen dan profesional dalam memutus perkara, seperti yang dilakukan oleh ptun di pangkalpinang," kata edi. baca juga:menko polkam: pemerintah sudah identifikasi perusahaan pelanggar regulasi pertanahan dan hutan edi melanjutkan, bahwa setelah sengketa ini selesai, pemkab belitung masih dapat menjalin kerja sama dengan eddy sofyan melalui perjanjian yang adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. diketahui, permasalahan ini bermula dari kerja sama antara pemkab belitung dan eddy sofyan di atas lahan seluas sekitar 11 hektar di desa keciput, tanjung kelayang, belitung.  dalam perjanjian tersebut, 4 hektar merupakan lahan milik pemkab, sementara 7 hektar lainnya milik eddy sofyan. lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan tempat wisata dengan pt belitung inti permai sebagai pihak pelaksana. seiring waktu, pembangunan yang dilakukan oleh pt belitung inti permai terbengkalai, dan perjanjian tidak berjalan sesuai rencana. parahnya, pemkab belitung tidak hanya mendapatkan kembali tanah seluas 4 hektar, tetapi juga mengklaim tanah milik eddy sofyan yang luasnya sekitar 2 hektar. baca juga:anggota dprd belitung 2019-2024 tersandung dugaan kasus penipuan, terkait jual beli tanah di perawas. padahal, tanah tersebut jelas bukan aset pemkab dan tidak termasuk dalam perjanjian tanah 11 hektar, meskipun berada dalam satu hamparan. pihak eddy sofyan mencurigai adanya permainan antara pemkab belitung dan pt belitung inti permai, di mana secara tiba-tiba tanah 2 hektar miliknya diakui sebagai milik pemkab. putusan ini menandai kemenangan bagi masyarakat yang telah lama memperjuangkan hak atas tanah mereka. dengan keputusan ptun yang memenangkan gugatan eddy sofyan, kini tinggal menunggu langkah pemerintah dalam menindaklanjuti keputusan tersebut. bagaimana langkah pemkab belitung selanjutnya? publik menantikan keputusan konkret agar hak rakyat benar-benar dikembalikan sesuai putusan pengadilan. hingga berita diturunkan, pihak pemkab belitung juga belum memberikan tanggapannya. (msi/rel)

Tag

• # eddy sofyan
• # sengketa tanah
• # ptun pangkalpinang
• # sertifikat tanah
• # tanjung kelayang
• # pemkab belitung
• # belitung

Share

• 
• 
• 
• 
•