Dorong Inklusi Keuangan, Pemerintah Ajak Masyarakat Miliki Rekening Bank
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025-Ricki Putra Harahap-Beritasatu.com
BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan mengajak masyarakat untuk memiliki rekening perbankan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa saat ini 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan.
Namun, beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera masih memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan akses keuangan.
Untuk mempercepat inklusi keuangan, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN juga mendapat mandat untuk meningkatkan literasi keuangan guna memastikan masyarakat memahami manfaat rekening serta risiko investasi.
Salah satu langkah strategis yang telah diterapkan adalah elektronifikasi bantuan sosial dan subsidi. Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok rentan seperti santri, pekerja migran, dan penyandang disabilitas. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap penggunaan layanan keuangan formal semakin meluas.
BACA JUGA:Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Sukses Perluasan Program Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA:Jelang Lebaran 2025, Pemerintah Perluas Operasi Pasar untuk Tekan Harga Pangan
Berdasarkan data tahun 2023, tingkat kepemilikan akun keuangan mencapai 76,3%, sementara penggunaan akun berada di angka 88,7%. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 91% pada 2025 dan 93% pada 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selain memperluas akses perbankan, pemerintah juga mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menggabungkan berbagai sumber data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial serta mendukung digitalisasi penyaluran bansos.
Dengan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan teknologi keuangan, pemerintah optimistis target inklusi keuangan dapat tercapai dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat layanan perbankan secara optimal. (beritasatu)