Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Sukses Perluasan Program Makan Bergizi Gratis

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah terus mendorong percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui model sinergi lintas kementerian dan sektor. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas cakupan penerima manfaat MBG secara lebih cepat dan efektif.

“Kolaborasi lintas sektor adalah strategi terbaik dalam mempercepat program ini. Dengan dukungan berbagai pihak, kita bisa memperluas manfaat program MBG bagi lebih banyak masyarakat,” ujar Rachmat dalam pertemuan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

Sebagai bentuk konkret dari kolaborasi ini, Kementerian PU telah menyepakati kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang akan berfungsi sebagai dapur umum dalam penyediaan makanan bergizi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai perjanjian kerja sama yang melibatkan Kementerian PU, BGN, dan beberapa BUMN Karya.

Peran Kementerian PU dan BUMN dalam Infrastruktur Dapur SPPG

Kementerian PU berperan dalam penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN), seperti lahan yang akan digunakan untuk membangun dapur SPPG. Pembangunan ini akan dilakukan oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR). 

BACA JUGA:Jelang Lebaran 2025, Pemerintah Perluas Operasi Pasar untuk Tekan Harga Pangan

BACA JUGA:Gojek Berikan Bonus Hari Raya bagi Mitra Driver, Segini Besarannya

Fasilitas yang akan dibangun mencakup bangunan dapur, ruang serbaguna, akses jalan, tempat parkir, sistem sanitasi, sumur bor, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pada tahap awal, dapur SPPG akan dibangun di tiga lokasi, yakni TK Putra II Kebumen (Jawa Tengah), TK Putra III Banjar (Jawa Barat), dan TK Putra II Pasir Putih (Jambi). Setiap dapur akan menempati lahan seluas 900 meter persegi dengan luas bangunan dapur sekitar 300 meter persegi, yang didesain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BGN.

Pendanaan dan Target Waktu Pembangunan

Pembangunan dapur SPPG didanai oleh tiga BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Anggaran untuk satu unit dapur SPPG mencapai Rp4,5 miliar, mencakup infrastruktur dapur, fasilitas pendukung, serta kendaraan distribusi.

Setelah proses perizinan selesai, pembangunan dapur SPPG akan segera dimulai, dengan estimasi waktu konstruksi selama empat bulan. Dengan demikian, dapur-dapur ini diharapkan dapat segera beroperasi dan mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah sasaran.

BACA JUGA:Pesan Bright Gas Kini Lebih Mudah, Pertamina Sediakan Layanan Antar Gratis

BACA JUGA:Jelang Idul Fitri, Wamendag Ingatkan Pelaku Usaha Jaga Distribusi Bahan Pokok Sesuai Ketentuan

Sinergi sebagai Model Keberlanjutan

Rachmat Pambudy menekankan bahwa model sinergi yang diterapkan dalam program ini dapat menjadi contoh bagi berbagai program pembangunan lainnya di Indonesia.

“Presiden menargetkan pelayanan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Untuk mencapainya, kita memerlukan kecepatan dan kerja sama yang erat antara kementerian, lembaga, dan sektor swasta. Dengan model ini, kita dapat mempercepat pembangunan dan distribusi layanan,” kata Rachmat.