Menjawab Tantangan Pascadefisit APBN Awal 2025

BACA JUGA:Hanafi, Perawat Warisan Intelektual Sukarno-pastor Belanda di Ende

Selanjutnya Pemerintah masih terus memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak UMKM dan pembebasan pajak barang tertentu untuk mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha, dimana hal itu merupakan bagian dari relaksasi pajak tertentu yang berpotensi mengurangi penerimaan dalam jangka pendek. Selain itu, masalah dalam reformasi perpajakan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan tingkat penerimaan yang terbatas juga turut membatasi pendapatan negara.

Di sisi lain, realisasi belanja negara sampai dengan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun, dan nilainya lebih besar dari pendapatan yang diterima. Belanja pemerintah yang terus meningkat adalah dalam rangka membiayai berbagai program prioritas, termasuk subsidi dan belanja sosial.

Belanja negara pada tahun 2025 didorong oleh kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur, program-program sosial, dan subsidi energi. Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan belanja sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial guna mendorong pembangunan yang inklusif.

Perlambatan ekonomi global dan domestik tentu saja mempengaruhi penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan ekspor. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global juga mempengaruhi arus masuk pendapatan negara.

Ketidakpastian global tersebut membuat perdagangan internasional terganggu, dan permintaan ekspor dari Indonesia menurun, terutama ekspor barang manufaktur, tekstil, dan elektronik Indonesia ke pasar global ikut tertekan, sehingga menyebabkan penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur menurun.

BACA JUGA:Membangun Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia

Dampak terhadap ekonomi makro

Defisit APBN yang besar, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara luas. Beberapa dampak utama antara lain meningkatnya utang negara, nilai tukar rupiah, serta penurunan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Salah satu konsekuensi langsung dari defisit anggaran adalah peningkatan utang negara. Indonesia harus mencari pembiayaan melalui penerbitan obligasi negara atau pinjaman luar negeri. Peningkatan utang ini dapat membebani anggaran negara di masa depan, terutama dalam hal pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

Defisit yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Hal ini dapat berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah, yang berpotensi menyebabkan inflasi impor dan meningkatkan harga barang-barang yang bergantung pada impor.

Sementara itu, ketergantungan pada utang untuk membiayai defisit anggaran dapat mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan. Jika pemerintah terus mengalihkan fokus ke pembiayaan utang, maka kualitas layanan publik dan proyek infrastruktur yang belum selesai dapat terhambat.

BACA JUGA:Perbaiki Tata Kelola dan Distribusi Minyakita

Menghadapi defisit APBN yang besar pada awal tahun 2025, Indonesia harus melewati beberapa tantangan penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal ke depan.

Salah satu langkah utama yang harus diambil adalah memperkuat reformasi perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan negara, dengan mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas, harus menjadi prioritas utama.

Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi dalam belanja negara, mengutamakan program-program yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Prioritas alokasi anggaran juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, seperti teknologi, riset, dan inovasi.