Pemerintah Prioritaskan Migas dalam Gelombang Pertama Pendanaan BPI Danantara

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan fokusnya pada akselerasi sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam gelombang pertama pendanaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Langkah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi dalam masa transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan (EBET).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kemen ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa sektor migas mendapat prioritas utama karena perannya yang masih sangat krusial dalam mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Arahan dari Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) saat ini adalah percepatan sektor migas lebih dulu, sedangkan proyek EBET kemungkinan besar masuk ke gelombang kedua pendanaan," ujar Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Ketahanan Energi dan Hilirisasi Jadi Fokus Utama

BACA JUGA:OJK: Pembiayaan Pegadaian Tembus Rp89,43 Triliun per Januari 2025

BACA JUGA:Ekonom Sebut Audit Rutin Produsen MinyaKita Diperlukan untuk Jaga Kualitas

Keputusan pemerintah untuk mempercepat pendanaan proyek migas tidak hanya terkait dengan kebutuhan gas dalam transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi hilirisasi sektor energi nasional. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan adanya revisi dalam rencana pembangunan kilang minyak, dengan peningkatan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari.

Pembangunan kilang ini merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama, yang akan memperoleh investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek ini juga sejalan dengan target besar hilirisasi nasional senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.

Selain pembangunan kilang minyak, beberapa proyek strategis lainnya yang tengah didorong pemerintah antara lain:

• Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, guna memperkuat ketahanan energi nasional.
• Hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara, sebagai alternatif untuk mengurangi impor LPG.

Sementara itu, di sektor energi baru dan terbarukan (EBET), pemerintah masih dalam tahap identifikasi proyek yang berpotensi mendapat pendanaan dari BPI Danantara. Beberapa proyek besar seperti PLTA berkapasitas 1 gigawatt dan PLTS 2 gigawatt tengah dikaji untuk melihat kesiapan investasi.

BACA JUGA:Pemerintah dan Aplikator Transportasi Bahas Besaran THR Pengemudi Online, Keputusan Segera Ditetapkan

BACA JUGA:Kemenhub Sebut Indonesia Airlines Belum Ajukan Perizinan Operasional

Selain sektor energi, kebijakan hilirisasi pemerintah juga menyasar berbagai komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.