Sidang Korupsi 'Tanam Pisang Tumbuh Sawit', Kesaksian Erzaldi Bongkar Peran Mantan Wagub Babel

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 06 Mar 2025 - 22:49

Mantan Gubernur Babel Erzaldi Rosman memberikan kesaksian dalam sidang korupsi 'Tanam Pisang Tumbuh Sawit'di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Kamis 6 Maret 2025--(Foto: Reza Hanapi Babel Pos)

sidang korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit', kesaksian erzaldi bongkar peran mantan wagub babel                            pangkalpinang, belitongekspres.com - sidang kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di pengadilan tipikor pangkalpinang pada kamis, 6 maret 2025, menghadirkan mantan gubernur bangka belitung (babel), erzaldi rosman, sebagai saksi. 
kesaksiannya membuka tabir baru dalam pusaran korupsi pemanfaatan lahan di kotawaringin, kabupaten bangka. dalam persidangan yang dipimpin hakim sulistiyanto rokhmad budiarto, erzaldi rosman memaparkan sejumlah fakta penting. 
salah satunya adalah dugaan kuat keterlibatan mantan wakil gubernur (wagub) babel, abdul fatah, dalam skandal korupsi pemanfatan lahan yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp 24 miliar tersebut.
salah satu poin menarik dalam kesaksian erzaldi rosman adalah perihal surat pengajuan kerja sama pengelolaan hutan produksi di kotawaringin bangka oleh pt narina keisha imani (nki) pada tahun 2018. 
baca juga:peredaran uang narkoba di indonesia capai rp524 triliun per tahun, ancaman serius bagi bangsa
menurut erzaldi, surat tersebut pertama kali masuk ke meja gubernur bukan dari jalur resmi pemerintahan, melainkan melalui seorang petugas protokoler wagub abdul fatah yang bernama dika.
secara resmi ia tidak ingat. namun, erzaldi menegaskan bahwa pada suatu hari, ia menerima surat dari dika, seorang petugas protokoler wakil gubernur abdul fatah. dika menginformasikan bahwa ada investor yang ingin menjalin kerja sama terkait pemanfaatan hutan produksi.
“terus saya tanya siapa, dia sampaikan ini ternyata ari setioko, dia jelaskan perusahaan apa ternyata pt nki. ari ini siapa, katanya anggota polri yang saat ini sedang mengurus pengunduran diri dari polri,” tuturnya.
erzaldi mengungkapkan bahwa saat itu dika menyampaikan bahwa surat tersebut sudah diketahui langsung oleh wakil gubernur abdul fatah. dika menjelaskan bahwa wagub sudah menerima dan menyetujui surat itu dan diminta untuk segera diproses. 
baca juga:heboh! mayat wanita tanpa kepala ditemukan mengapung, ternyata sempat cekcok dengan suami
"sesuai prosedur, saya kemudian mendisposisikan surat tersebut ke pak sekda (sekda babel yan megawandi) untuk diteruskan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas kehutanan,” jelasnya.
lebih lanjut, erzaldi menegaskan bahwa dalam disposisinya, ia meminta agar surat tersebut ditelaah, diproses, dan dikoordinasikan antara sekda babel dan kepala dinas terkait. selain itu, mereka juga diminta untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan.
"prosesnya terus berlanjut, hingga akhirnya kepala dinas datang kepada saya untuk meminta arahan. saya hanya mengarahkan agar semuanya berjalan sesuai prosedur, karena untuk hal teknis, sebagai gubernur saya tidak terlalu memahami detailnya," katanya.
dalam sidang juga terungkap fakta baru mengenai naskah kerja sama atau mou antara pemprov babel dan pt nki yang secara tiba-tiba muncul di meja wakil gubernur abdul fatah. 
baca juga:sidang kasus korupsi: eks gubernur babel terpojok, nama mantan wagub mencuat
kejanggalan ini kemudian menjadi bahan pertanyaan dari terdakwa marwan kepada saksi erzaldi di depan majelis hakim. menurut marwan, dokumen tersebut seharusnya berada di meja gubernur.
setelah mendapat disposisi dari gubernur, ia menyiapkan naskah kerja sama. pada 9 juli 2018, dokumen itu diserahkan ke meja gubernur, lengkap dengan proposal dan pertimbangannya. 
"namun, yang menjadi tanda tanya besar, berkas ini justru beralih ke meja wagub. setelah itu, wagub memerintahkan m haris, kabiro pemerintahan, untuk menelaah dokumen tersebut,” ungkap marwan.
menanggapi pernyataan dari terdakwa marwan tersebut, erzaldi hanya menjawab singkat. “saya tidak tahu" jawabnya.
marwan juga menjelaskan bahwa dalam telaah tersebut tidak terdapat kewajiban dari pihak pertama. selain itu, haris selaku kabiro pemerintahan juga tidak merekomendasikan agar telaah tersebut dibawa ke tingkat tim koordinasi kerja sama daerah (tkksd).
baca juga:sidang korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit': 3 bos perusahaan terpojok dicecar soal kerugian negara
“draf ini seharusnya wajib dibahas di tingkat tkksd. jika tidak, maka prosesnya menyalahi prosedur. namun, setelah telaah diserahkan kepada wagub, prosesnya justru terhenti di sana,” ungkap marwan.
beberapa bulan kemudian, lanjut marwan, pihaknya baru mengetahui bahwa erzaldi telah menandatangani kerja sama tersebut dengan pt nki. "kenapa bapak tetap menandatanganinya?" tanyanya kepada erzaldi di persidangan.
erzaldi menegaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya draf kerja sama tersebut. “tapi saya tahu siapa yang membawa naskah kerja sama saat penandatanganan, itu adalah protokol wagub,” ujarnya.
marwan kemudian kembali menekan dengan pertanyaan. “mengapa bapak tetap menandatangani, padahal belum dibahas di tingkat tkksd," tanyanya?
baca juga:sidang korupsi ‘tanam pisang tumbuh sawit’: 3 bos perkebunan kompak tak tahu masuk lahan konsesi
menanggapi hal itu, erzaldi menjelaskan bahwa ada dua alasan di balik keputusannya. pertama, karena ada desakan. kedua, sudah ada pertimbangan teknis (pertek). 
"saya mengira pertek itu sudah dibahas di tingkat tkksd, dan pak sekda sudah berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan,” jelasnya.
erzaldi bantah tuduhan minta jatah lahan
erzaldi juga membantah keras dakwaan jaksa yang menyebut dirinya pernah meminta separuh dari lahan seluas 1.500 hektare kepada terdakwa ari setioko setelah penandatanganan naskah kerja sama atau mou dalam kasus dugaan korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit'.
dalam persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan tinggi bangka belitung (kejati babel), eddowan, menanyakan langsung kepada erzaldi. “saudara pernah meminta setengah dari luas lahan 1.500 hektare itu kepada ari setioko. jelaskan apa jawaban saudara?” tanyanya.
baca juga:kasus korupsi timah jilid ii: siapa ‘wasit’ dan ‘mafia’ di balik skandal rp271 triliun?
menanggapi hal itu, erzaldi dengan tegas membantah tuduhan tersebut. ia menyatakan bahwa dirinya hanya bertemu dengan terdakwa ari setioko sebanyak tiga kali, yaitu saat pengantaran surat, saat rapat, dan ketika penandatanganan mou mengenai pemanfaatan hutan produksi.
“saya hanya bertemu ari setioko saat dia mengantar surat, saat rapat, dan saat penandatanganan mou di parkiran. setelah itu, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi,” tegas erzaldi.
erzaldi pun kembali menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah fitnah. ia berusaha meyakinkan jpu bahwa dirinya tidak pernah meminta jatah lahan.
“saya sudah disumpah di persidangan ini. jika saya memang pernah meminta separuh lahan, saya pasti sudah mengatakan yang sebenarnya. tapi saya tegaskan, saya tidak pernah meminta apa pun kepada saudara ari setioko, termasuk kepada dinas-dinas terkait,” ujarnya.
baca juga:dprd babel didesak bentuk pansus terkait kerugian negara rp 271 triliun korupsi timah
sebelumnya, dalam dakwaan jpu kejati babel disebutkan bahwa dugaan permintaan lahan oleh mantan gubernur erzaldi rosman akhirnya ditolak oleh ari setioko sendiri.
sidang kasus dugaan korupsi pemanfaatan hutan produksi di desa labu air pandan dan kotawaringin, kabupaten bangka, yang berlangsung dari 2017 hingga 2023, sejauh ini baru menjerat sejumlah pihak dari pt nki dan pejabat dinas kehutanan (dishut). 
para terdakwa dalam kasus ini adalah h marwan (mantan kadis lhk bangka belitung), ari setioko (dirut pt nki), serta tiga pns, yakni dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi. (reza/babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan