Pertamina Tegaskan Tidak Ada Oplosan BBM Pertamax

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:11

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memberi keterangan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025--(ANTARA/Putu Indah Savitri)

“Kilang kita ini belum semuanya ter-upgrade. Jadi, tidak sefleksibel itu untuk bisa mengolah berbagai macam jenis minyak mentah,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Selain itu, Fadjar menjelaskan bahwa impor minyak mentah masih diperlukan karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional.

“Dari segi produksi, kita masih kurang, sedangkan konsumsi melebihi apa yang diproduksi oleh Pertamina dan juga KKKS lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan impor,” tambahnya.

Pernyataan ini merespons kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dalam periode 2018–2023.

Kerugian tersebut berasal dari berbagai faktor, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker, serta pemberian kompensasi dan subsidi.

Dalam penyelidikan ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu: Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Yoki Firnandi – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Sani Dinar Saifuddin – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo – Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola energi nasional dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta efisiensi dalam distribusi minyak mentah di Indonesia. (ant)

pertamina tegaskan tidak ada oplosan bbm pertamax                            jakarta, belitongekspres.com - pt pertamina (persero) menepis tudingan adanya praktik pengoplosan bahan bakar minyak (bbm) jenis pertamax dengan pertalite. perusahaan menegaskan bahwa pertamax yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan.
“narasi oplosan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan kejaksaan agung,” ujar vice president corporate communication pertamina, fadjar djoko santoso, saat ditemui di gedung dpd ri, jakarta, selasa 25 februari 2025, seperti dikutip dari antara.
fadjar menjelaskan bahwa kesalahpahaman muncul akibat interpretasi yang keliru terhadap pemaparan kejaksaan agung. menurutnya, yang menjadi sorotan kejagung adalah proses pembelian bahan bakar dengan nilai oktan (ron) 90 dan 92, bukan oplosan pertalite menjadi pertamax.
dalam sistem bbm pertamina, ron 90 merujuk pada pertalite, sedangkan ron 92 adalah pertamax. fadjar menegaskan bahwa pertamax yang diterima masyarakat tetap sesuai spesifikasi dan tidak mengalami manipulasi.
baca juga:kasus korupsi pertamina: kejagung geledah 7 rumah tersangka, uang dan dokumen penting disita
baca juga:sebelum jadi tersangka korupsi bbm, dirut pertamina riva siahaan tindak spbu curang di sukabumi 
untuk memastikan kualitas bbm, pengawasan dilakukan oleh lembaga minyak dan gas bumi (lemigas) di bawah kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm). “kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasinya,” tegasnya.
pernyataan ini menanggapi maraknya pemberitaan soal dugaan oplosan pertalite menjadi pertamax yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
kejaksaan agung mengungkap bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh pt pertamina patra niaga, tersangka riva siahaan selaku direktur utama diduga membeli bbm dengan ron 90, tetapi melaporkannya sebagai ron 92. ron 90 tersebut kemudian dicampur di storage atau depo agar sesuai spesifikasi ron 92, yang dalam praktiknya tidak diperbolehkan.
dengan demikian, fadjar menegaskan bahwa isu utama dalam kasus ini adalah proses pembelian ron 90 yang diklaim sebagai ron 92. namun, ia memastikan bahwa bbm yang beredar di masyarakat tetap memiliki standar ron 92 atau pertamax dengan kualitas yang sesuai.
baca juga:kejagung bongkar mega korupsi minyak pertamina, tersangka oplos bbm, negara rugi rp193,7 triliun
baca juga:kejagung bongkar mega korupsi minyak pertamina, tersangka oplos bbm, negara rugi rp193,7 triliun
alasan tak bisa olah crude dalam negeri
pertamina mengungkapkan bahwa tidak semua kilang di indonesia mampu mengolah minyak mentah (crude) dari dalam negeri. hal ini dikarenakan beberapa kilang masih membutuhkan proses pemutakhiran atau upgrade agar lebih fleksibel dalam mengolah berbagai jenis minyak mentah.
“kilang kita ini belum semuanya ter-upgrade. jadi, tidak sefleksibel itu untuk bisa mengolah berbagai macam jenis minyak mentah,” ujar vice president corporate communication pertamina, fadjar djoko santoso.
selain itu, fadjar menjelaskan bahwa impor minyak mentah masih diperlukan karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional. 
“dari segi produksi, kita masih kurang, sedangkan konsumsi melebihi apa yang diproduksi oleh pertamina dan juga kkks lainnya. oleh sebab itu, diperlukan impor,” tambahnya.
baca juga:terbongkar! dirut pertamina patra niaga terseret kasus oplosan bbm dan korupsi rp 193,7 triliun
baca juga:dirut pertamina jadi tersangka korupsi, pertamina pastikan distribusi bbm aman
pernyataan ini merespons kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tengah diselidiki oleh kejaksaan agung. direktur penyidikan pada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejagung, abdul qohar, mengungkapkan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar rp193,7 triliun dalam periode 2018–2023.
kerugian tersebut berasal dari berbagai faktor, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (bbm) melalui broker, serta pemberian kompensasi dan subsidi.
dalam penyelidikan ini, kejaksaan agung telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu: riva siahaan – direktur utama pt pertamina patra niaga, yoki firnandi – direktur utama pt pertamina international shipping, sani dinar saifuddin – direktur feedstock and product optimization pt kilang pertamina internasional, agus purwono – vp feedstock management pt kilang pertamina internasional.
kemudian, muhammad kerry andrianto riza – beneficial owner pt navigator khatulistiwa, dimas werhaspati – komisaris pt navigator khatulistiwa dan komisaris pt jenggala maritim, dan gading ramadhan joedo – komisaris pt jengga maritim dan direktur pt orbit terminal merak.
baca juga:langgar het, pertamina pastikan sanksi phu pangkalan lpg 3 kg di belitung sudah sesuai prosedur
baca juga:pertamina pastikan stok bbm dan lpg aman jelang ramadan dan idulfitri
para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola energi nasional dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta efisiensi dalam distribusi minyak mentah di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan