Kemendukbangga/BKKBN Upayakan Insentif bagi TPK untuk Percepat Distribusi MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus mengupayakan optimalisasi distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong tambahan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

Insentif ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami masih menghadapi beberapa kendala dalam pendistribusian, terutama terkait pembiayaan operasional TPK. Untuk itu, kami mengupayakan tambahan insentif, terutama untuk biaya transportasi dalam mendistribusikan MBG,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau secara daring, Rabu.

Menurut Wihaji, efektivitas program MBG sangat bergantung pada mekanisme distribusi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran TPK dalam memastikan makanan bergizi benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh kelompok sasaran.

BACA JUGA:Dituding Hasto Lakukan Politisasi Hukum, KPK: Penanganan Kasus Berdasarkan Fakta dan Bukti

BACA JUGA:Satryo Soemantri Kena Reshuffle, Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek yang Baru

“Perlu ada penguatan bagi TPK yang bertugas mendistribusikan MBG, mengingat tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berkumpul setiap hari untuk menerima bantuan ini,” katanya.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga menjadi perhatian utama. Wihaji menekankan bahwa MBG harus benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat yang ditargetkan, bukan oleh anggota keluarga lainnya.

“Saat uji coba di lapangan, kami menemukan bahwa MBG untuk ibu hamil berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain, seperti suami. Berbeda dengan program makanan di sekolah yang lebih mudah diawasi, distribusi MBG di rumah tangga memerlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat,” jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas program, Kemendukbangga/BKKBN mengusulkan tiga model distribusi MBG. 

Model pertama, makanan disalurkan melalui pos Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan didistribusikan oleh kader Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). 

BACA JUGA:Anggota DPR Usulkan Larangan Pinjaman Bank untuk Pendaftaran Haji

BACA JUGA:Ketua DEN Luhut Sarankan Presiden Prabowo Pecat Pejabat Tak Mendukung Efisiensi Anggaran

Model kedua, jasa boga disediakan oleh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan distribusi melalui PKB. Sementara model ketiga, makanan diolah langsung oleh Dashat dan hanya diberikan kepada balita.