Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Jadi Program Prioritas di Pemerintahan Prabowo pada 2025
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman -Dok. Humas Kementan-
Namun, ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk intensifikasi dibandingkan ekstensifikasi. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan baru secara signifikan.
Firdaus juga mengingatkan perlunya menyiapkan mekanisme penyerapan hasil panen agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang bisa merugikan petani. Salah satu rekomendasinya adalah mengoptimalkan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, termasuk jaminan pasar bagi hasil panen petani.
Pada 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan harga beras sebesar 0,45% yang berkontribusi terhadap deflasi sebesar 0,02%. Penurunan ini terjadi akibat turunnya harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Harga rata-rata beras di penggilingan juga turun 1,23% secara bulanan dan 3,79% secara tahunan.
Dengan anggaran besar dan strategi yang jelas, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dukungan lintas kementerian, optimalisasi program intensifikasi, serta penguatan regulasi menjadi elemen kunci keberhasilan. Namun, tantangan dalam eksekusi dan keberlanjutan program tetap menjadi perhatian utama agar visi besar ketahanan pangan ini dapat terealisasi secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. (jpc)
- Tag
- Share
-
-
