Menteri Kehutanan Dukung Target Swasembada Pangan dan Energi melalui Perhutanan Sosial
PT Pertamina International Shipping (PIS) membantu peningkatan produktivitas lahan kelompok petani di di Dusun Morobangun, Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. -Pertamina International Shipping-ANTARA/HO
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan dukungannya terhadap target swasembada pangan dan energi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pengembangan perhutanan sosial.
“Setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan dan energi, saya bersama tim segera melakukan pengecekan potensi yang ada. Kami mencari area yang memiliki kemampuan untuk mencapai swasembada pangan dan energi,” ungkap Raja Antoni dalam rapat koordinasi bidang pangan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa timnya saat ini sedang mengidentifikasi luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan. “Dalam dua minggu terakhir, tim kami telah bekerja untuk menentukan luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk ditanami pangan,” lanjutnya.
Menhut juga membahas tentang potensi hutan cadangan energi, khususnya pemanfaatan tanaman aren yang dapat menghasilkan bioetanol.
BACA JUGA:Pupuk Indonesia Siap Dukung Swasembada Pangan Melalui Penyederhanaan Distribusi
BACA JUGA:Kementerian ESDM Pastikan Subsidi LPG 3 Kilogram Tidak Dibatasi Meski Kuota Melebihi Batas
Potensi aren tidak hanya terbatas pada sektor pangan, tetapi juga memiliki aplikasi di bidang energi, di mana nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol, sebuah sumber energi terbarukan.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. (ant)