BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurutnya, program ini sebaiknya bersifat sukarela dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, bukan diwajibkan tanpa alasan kuat.
"Kalau namanya tabungan, itu harus sesuai fungsinya. Jika mau dibuat wajib, jangan pakai istilah tabungan," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, saat rapat dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.
Ara mengimbau BP Tapera untuk mengembangkan sistem yang lebih menarik dan transparan, sehingga masyarakat secara alami tertarik berpartisipasi. "Daripada memaksa, lebih baik pikirkan bagaimana program ini memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat," tambahnya.
Selain itu, Ara mendorong BP Tapera untuk mengidentifikasi aturan yang mungkin perlu diubah agar program perumahan, termasuk target pembangunan tiga juta rumah per tahun, bisa lebih efektif. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan harga rumah tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BACA JUGA:Gapensi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Akan Berdampak pada Harga Material dan Jasa Konstruksi
BACA JUGA:Pemerintah Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Manfaatnya Kembali ke Rakyat Berupa Subsidi dan BLT
Salah satu langkah terobosan yang sedang dikaji adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Contohnya, lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung berpotensi dialokasikan untuk proyek perumahan.
Ara juga mengapresiasi dukungan dari lima perusahaan besar, seperti Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra, yang telah berkomitmen mendukung program tiga juta rumah melalui skema corporate social responsibility (CSR).
Namun, realisasi program perumahan pemerintah hingga akhir Oktober 2024 masih memerlukan percepatan. Dari target 145.976 unit, baru 94.086 unit yang tercapai. Rinciannya meliputi 2.268 unit rumah susun, 1.426 unit rumah khusus, dan 90.402 unit rumah swadaya.
Pada sisi pembiayaan, realisasi bantuan melalui program subsidi atau FLPP mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit. Sementara, melalui Tapera, baru terealisasi 4.411 unit dari target 7.525 unit.
Pendekatan inovatif dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan program ini tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (ant)