BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, memberikan sambutan positif terhadap rencana Mahfud MD untuk mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Fawaid menyatakan bahwa rencana tersebut dianggap sebagai keputusan yang cerdas dari Mahfud MD.
"Pandangan saya, kalau cerdas itu artinya Prof Mahfud sudah berpamitan," ucap Jazilul kepada wartawan, Kamis, 25 Januari 2024.
Co-captain Timnas Amin menyatakan bahwa secara tidak langsung, Mahfud MD telah memberikan pamitan kepada Presiden Jokowi dan diperkirakan Mahfud MD akan mundur dari jabatan Menkopolhukam, tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden.
"Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan Prof Mahfud kalau saya pribadi, itu sudah goodbye. Tinggal itu mengembalikan kepada presiden, kepada prerogatif presiden," tambahnya.
BACA JUGA:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Letusan Capai Ketinggian 900 Meter
BACA JUGA:Mahfud Ingin Mundur dari Kabinet, Ini Tanggapan Presiden
Meski demikian, Jazilul menyatakan bahwa Mahfud MD berada dalam situasi yang dilematis. Posisinya sebagai menteri dan calon wakil presiden yang tidak sejalan sepenuhnya dengan pemerintah maupun Jokowi.
"Tapi kan situasinya dilematis sekarang, sementara beliau menjadi cawapres, di sisi lain beliau menteri. Maka ungkapan di debat terakhir itu sebenarnya ungkapan perpisahan," beber Jazilul.
Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengumumkan niatnya untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju dengan cara yang baik.
"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," ucap Mahfud Md di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
BACA JUGA:Terungkap, Ada Pemda Minta Ganti Peserta Lulus PPPK 2023
BACA JUGA:Soal Contekan Jokowi Oleh Tom Lembong, Luhut Sebut Anda Jangan Geer
Mahfud MD mengungkapkan alasan di balik keinginannya untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah agar dia memiliki keleluasaan untuk membuka data dan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan.
"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," tandasnya.