BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencananya untuk mencari lokasi barang milik negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor untuk kementerian dan lembaga (K/L) baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Penggunaan kantor BMN akan tetap mematuhi prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika ada perubahan atau penambahan lokasi K/L, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempertimbangkan tempat yang dapat dioptimalkan, terutama BMN yang tidak terpakai,” ungkap Sri Mulyani di Jakarta pada Kamis.
Menkeu juga menekankan perlunya percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Dia mendorong K/L untuk segera menunjuk pejabat atau pelaksana tugas baru yang memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber daya internal kementerian.
Pada Rabu, 23 Oktober, Kemenkeu mengadakan Rapat Koordinasi untuk restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025, serta penataan BMN K/L. Rapat ini melibatkan Menkeu dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Direktur Jenderal Anggaran, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara, serta perwakilan dari 84 K/L.
BACA JUGA:Retreat Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Bersama Menteri Bermalam di Akmil
BACA JUGA:KPK Ingatkan Penasihat dan Staf Khusus Presiden Penuhi Kewajiban Pelaporan harta Kekayaan
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan K/L, menyesuaikan DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta merapikan status BMN sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani menekankan pentingnya rapat ini untuk memastikan bahwa visi, misi, dan ide baru dapat direalisasikan dengan tepat waktu, berkualitas, dan akuntabel menggunakan sumber daya yang tersedia.
“Ini merupakan tanda dimulainya era kepemimpinan baru di Indonesia. Setiap presiden dan wakil presiden memiliki visi dan misi yang ingin diterjemahkan melalui pemerintahan. Dalam konteks ini, peran birokrasi menjadi sangat krusial,” jelas Menkeu.
Prabowo Subianto telah menetapkan 48 kementerian dalam kabinetnya, yang terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana sembilan kementerian dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. (ant)