"Terutama berkaitan dengan septic tank, sudah standar atau belum. Dan di perumahan-perumahan juga akan dilalukan evaluasi, karena itu pola kebiasaan," jelasnya.
Edu menjelaskan, bahwa program sanitasi ini tidak bisa dijalankan secara terpisah. Oleh karena itu, Dinas PUPR Belitung telah melakukan sinkronisasi.
Yaitu, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD).
BACA JUGA:Penambang Timah Tewas Diterkam Buaya, Jasad Korban Masih Utuh
"Peran kolaboratif antar instansi sangat penting untuk memastikan sanitasi yang aman dan layak," tambahnya.
Edu juga memaparkan, selain masalah limbah domestik, isu sanitasi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir juga menjadi perhatian serius.
Ia mengakui, teknologi pengelolaan limbah sangat dibutuhkan di daerah-daerah tersebut.
"Dalam upaya ini, anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Belitung mungkin tidak cukup," sebutnya.
Namun, kata Edu, Kementerian PUPR siap membantu dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa lokasi.
BACA JUGA:BRGM Ungkap Kendala Terkait Rehabilitasi Mangrove di Babel
"Nah itu akan dibangun IPAL komunal, sehingga ada 10 hingga 25 rumah itu ada satu tempat penampungan limbah domestik itu. Dan karakteristik daerah juga berbeda-beda," terangnya.
Kemudian, Edu berharap program-program Pokja yakni Satam Begalor yang merupakan singkatan dari Sanitasi Aman (Satam) dan Belitung Sehat Nggak Boleh Kotor (Begalor) dapat berjalan optimal.
"Program ini di antaranya mencakup pembangunan septic tank yang aman, sedot tinja gratis bagi masyarakat miskin, serta sosialisasi kebersihan di tingkat desa," tandasnya.