BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa pada tahun 2023, impor LPG di Indonesia mencapai 6,9 juta ton per tahun, sementara produksi gas domestik hanya sebesar 1,98 juta ton.
Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai 8 juta ton per tahun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Bahlil mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk mengatasi situasi ini, termasuk pembangunan industri gas dan pembangunan jaringan gas (jargas) yang terintegrasi.
"Kami akan membangun industri gas yang dapat menghasilkan gas berkualitas yang bisa dikonversi menjadi LPG," jelasnya saat berbicara di Repnas National Conference di Jakarta, pada Senin, 14 Oktober.
BACA JUGA:Peresmian Gedung AMANAH: Wujud Nyata Kepedulian Presiden Jokowi untuk Masa Depan Anak Muda Aceh
BACA JUGA:Tips Pentingnya Merawat Indera Penglihatan: Mata Sehat, Hidup Berkualitas
Indonesia, menurut Bahlil, memiliki potensi untuk memproduksi sekitar 2,5 juta ton gas yang dapat dikonversi menjadi LPG. Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mencapai target tersebut.
Selain itu, Bahlil juga mengusulkan pembangunan infrastruktur jargas berupa 'jalan tol gas' yang memungkinkan distribusi gas menjadi lebih efisien. Dengan adanya jargas ini, ia berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG di masa depan.
"Jaringan gas ini harus dibangun, kalau tidak, kita akan terus bergantung pada impor, dan itu berbahaya," kata Bahlil. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diambilnya adalah untuk meningkatkan kedaulatan energi nasional dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri.
Namun, saat ini, Bahlil mengakui bahwa realisasi jargas di Indonesia masih terbatas. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan realisasi jargas tertinggi sebesar 6 persen, diikuti oleh Jawa Barat dengan 4 persen, dan Jawa Tengah hanya 2 persen. Menurutnya, rendahnya realisasi ini disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur pipa penyalur gas yang memadai.
BACA JUGA:Polri Anugerahkan Medali 'Loka Praja Samrakshana' kepada Presiden Jokowi
BACA JUGA:Aksi Peduli Lingkungan: TNI Bersihkan Kali Ciliwung Bersama Warga Jakarta Utara
Oleh karena itu, Bahlil menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membangun infrastruktur pipa sebagai bagian dari 'jalan tol gas', sehingga harga gas bagi masyarakat bisa lebih terjangkau.
"Ini penting untuk memastikan rakyat dapat membeli gas dengan harga yang wajar," tegasnya.
Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi gas sebesar Rp 60-80 triliun.