BELITONGEKSPRES.COM - Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, mengingatkan bahwa meskipun jumlah menteri adalah hak prerogatif presiden, perlu dipertanyakan apakah benar dibutuhkan sebanyak 44 menteri, seperti yang beredar.
Menurutnya, penambahan jumlah menteri dapat berdampak signifikan pada anggaran negara dan menyulitkan pengambilan keputusan. "Banyaknya menteri berarti anggaran yang lebih besar dan semakin banyak peraturan yang harus dikeluarkan," jelasnya.
Pambagio berpendapat bahwa semakin banyak menteri, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Ia menekankan pentingnya memiliki menteri yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki pemahaman yang cepat, stabil, serta memiliki jaringan yang kuat di bidang ekonomi dan hukum.
"Jangan sampai para menteri justru kebingungan antara memenuhi kebutuhan partai, buzzer, dan kepentingan pribadi mereka. Mereka harus tahu ke mana harus menghadap ketika menghadapi masalah," ujarnya.
BACA JUGA:Kabinet Prabowo-Gibran Siapkan 46 Kementerian untuk Pemerintahan Mendatang, Ini Bocorannya
BACA JUGA:Gugatan Gayus Lumbuun, Yusril: Tak Akan Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran
Ia berharap Prabowo Subianto akan memenuhi janjinya untuk memilih menteri yang berorientasi teknokrat, seperti ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo. "Politisi sebaiknya tetap berada di Senayan," imbuhnya.
Di sisi lain, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa transisi pemerintahan dari era Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan lancar.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, banyak pencapaian yang luar biasa. Dia percaya bahwa presiden selanjutnya akan melanjutkan hal baik tersebut.
"Saya percaya presiden yang akan datang mampu melakukan hal-hal yang lebih baik," ungkap Luhut, menambahkan bahwa proses transisi berlangsung mulus.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Banyak Kandidat Berkompeten Siap Mengisi Kabinet 2024-2029
BACA JUGA:Ayah Mirna Salihin Yakin Pengajuan PK Jessica Wongso Bakal Ditolak
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, pun mengamini hal tersebut, menekankan bahwa transisi kali ini adalah yang paling lancar dibandingkan dengan sebelumnya.
"Semua orang sepakat bahwa masa transisi dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo ini sangat mulus dan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah republik kita," katanya.
Sudaryono juga mengungkapkan bahwa program-program Jokowi dalam 10 tahun terakhir sejalan dengan agenda presiden yang baru.