BELITONGEKSPRES.COM - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut tidak ada kaitan dengan pelemahan daya beli.
Menurutnya, deflasi ini lebih berkaitan dengan harga pangan yang berfluktuasi (volatile food), bukan dengan inflasi inti yang seharusnya menjadi indikator daya beli.
Ia menjelaskan bahwa pelemahan daya beli akan terlihat pada inflasi inti, yang hingga September 2024 masih menunjukkan angka positif. "Inflasi inti adalah cerminan daya beli, bukan harga-harga yang bergejolak atau yang diatur pemerintah," kata Susiwijono di Jakarta, Rabu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi inti sebesar 0,16 persen, berkontribusi 0,10 persen terhadap inflasi umum.
BACA JUGA:Dampak Ekonomi MotoGP: Biro Perjalanan NTB Raup Keuntungan Puluhan Juta
BACA JUGA:Upaya Kemenkumham Melindungi UMKM dengan Pengetatan Izin Investor Asing
Sebaliknya, harga yang diatur pemerintah mencatat deflasi sebesar 0,04 persen, menyumbang penurunan 0,01 persen pada inflasi umum. Komponen harga bergejolak, seperti cabai merah dan telur ayam, mengalami deflasi 1,34 persen dengan kontribusi 0,21 persen.
Susiwijono menambahkan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, sambil menyoroti pentingnya inflasi inti dalam mengukur daya beli masyarakat.
Ia memberi contoh sektor properti, di mana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai target 166.000 unit dalam dua bulan, menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah masih kuat.
Selain itu, indikator ekonomi seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan peningkatan ke angka 124,4 pada Agustus 2024, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat bahwa peningkatan ini didorong oleh optimisme pada kondisi ekonomi saat ini serta ekspektasi positif untuk masa depan.
BACA JUGA:Langkah Melindungi UMKM: Kemenkominfo Larang Temu Masuk Indonesia
BACA JUGA:Laba Fintech P2P Lending Meningkat, OJK Laporkan Pencapaian Rp656,80 Miliar di Agustus 2024
Namun demikian, Susiwijono mengakui bahwa tren deflasi yang berlangsung sejak Mei 2024 perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi potensi risiko dari tren ini.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa deflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih terkait dengan faktor produksi dan pasokan. Untuk menyimpulkan apakah deflasi ini berdampak pada daya beli, diperlukan kajian lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa daya beli masyarakat tidak bisa dilihat hanya dari angka inflasi atau deflasi semata. Faktor lain, seperti intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas stok dan harga, juga perlu diperhitungkan. (ant)