Sekolah Rakyat Diharapkan Jadi Langkah Strategis untuk Hak Pendidikan Anak Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menaruh harapan besar pada Program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi jutaan anak yang belum mendapatkan akses pendidikan formal. Program ini diharapkan mampu menjamin hak pendidikan bagi semua anak, terutama mereka yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah.

Menurut data Susenas 2023 dari BPS, jumlah anak tidak bersekolah di Indonesia mencapai 4,2 juta, terdiri dari 500 ribu anak yang tidak pernah bersekolah, 500 ribu anak yang putus sekolah pada 2023, dan 3,2 juta anak lainnya yang telah lama keluar dari sistem pendidikan. Faktor utama penyebabnya meliputi kesulitan ekonomi, keterbatasan akses, serta kondisi sosial seperti kekerasan dan eksploitasi.

Meski memiliki potensi besar, program ini harus dirancang agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan yang sudah ada, seperti jalur afirmasi dalam SPMB atau pendidikan non-formal seperti PKBM. KPAI menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan ini memperkuat sistem pendidikan nasional.

Selain itu, kesiapan SDM menjadi faktor krusial dalam implementasi Sekolah Rakyat. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam situasi rentan. Pemerintah juga perlu memastikan lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja secara mandiri.

BACA JUGA:Mensos Imbau Masyarakat Lebih Selektif dalam Memberikan Bantuan kepada Pengemis Jelang Lebaran

BACA JUGA:Pengumpulan Zakat Meningkat, Capai Rp300 Miliar dari Awal Ramadhan 1446 H

Jika dirancang dengan matang dan dieksekusi secara tepat, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi nyata dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. (antara)