Para pakar ekonomi dan pembangunan memberikan berbagai pandangan terkait prinsip ekonomi kerakyatan dan implementasinya di Indonesia menuju 2045, di antaranya ekonom pembangunan, sebagaimana disampaikan oleh ekonom Prof. Armida S. Alisjahbana.
Armida mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan tidak hanya tentang pemerataan pendapatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Ini membutuhkan kebijakan yang inklusif dan mendukung bagi sektor-sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat luas.
Sementara pakar ekonomi regional Dr. Didik J. Rachbini menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi disparitas regional di Indonesia.
Menurut Didik, dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal dan meningkatkan akses terhadap sumber daya, kita dapat memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia turut merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA:Meningkatkan Pembiayaan dari LPBBTI ke Sektor Produktif dan UMKM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerapan prinsip ekonomi kerakyatan tidak hanya relevan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam.
Urgensi
Meski gagasan tentang ekonomi kerakyatan telah lama diungkapkan oleh Bung Hatta, tetapi penerapan sistem ini baru dilakukan enam dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1999. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disinyalir sebagai pemantik dari keputusan tersebut.
Ketika itu pemerintah bertekad kuat ingin menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan aturan berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ekonomi kerakyatan, sejatinya merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Sistem ekonomi ini juga bersifat terbuka, berkelanjutan, dan mandiri.
BACA JUGA:Resiliensi Gregoria yang Berbuah Manis di Paris
Terbuka, karena melalui sistem ini harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia.
Berkelanjutan, artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas.
Mandiri, karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya.
Berdasarkan sifatnya tersebut, ekonomi kerakyatan juga memiliki lima sasaran pokok yang ingin diraih, yaitu tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat, terselenggaranya jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin, kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat, pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali, kemudian, setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya.
BACA JUGA:Geliat Pembangunan IKN Sambut HUT Ke-79 RI