PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM - Pertamina Wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menindak tegas delapan pangkalan LPG 3 Kg yang terbukti menjual gas bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah tegas terhadap pangkalan gas nakal di Babel ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang merugikan dan memastikan distribusi LPG subsidi sesuai peruntukannya.
Sales Manager Pertamina Babel, Andrew Wisnu Wardhana, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, pihaknya telah menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Jika ada pangkalan yang menjual LPG subsidi di atas HET, kami akan menindak tegas sesuai aturan,” tegasnya, dilansir dari Antara, Selasa 25 Februari 2025.
BACA JUGA:Gencarkan Sidak! Pemprov Babel Perketat Pengawasan LPG 3 Kg Hingga Idul Fitri 2025
Andrew menambahkan bahwa masyarakat Bangka Belitung memiliki peran penting dalam pengawasan harga LPG bersubsidi. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan laporkan ke Pertamina.
"Jika kejadian serupa masih ditemukan, silakan laporkan kepada kami. Kami akan melakukan investigasi, dan jika terbukti, akan diberikan sanksi. Sanksi bisa berupa teguran ringan hingga tindakan tegas seperti PHU terhadap beberapa pangkalan," ujarnya.
Pertamina terus berupaya memenuhi kuota LPG bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu atau pelaku usaha kecil.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, Pertamina akan menyalurkan gas melon tersebut sesuai perkiraan peningkatan kebutuhan dibandingkan hari biasa.
BACA JUGA:Langgar HET, Pertamina Pastikan Sanksi PHU Pangkalan LPG 3 Kg di Belitung Sudah Sesuai Prosedur
"Kami berkomitmen untuk memenuhi permintaan masyarakat dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran gas subsidi ini tepat sasaran," ujar Andrew.
Terkait pendataan penerima subsidi LPG 3 Kg, pihak Pertamina Babel tengah membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan data yang valid.
"Jika data sudah akurat, mencakup nama dan alamat, kami dapat menyalurkan langsung ke rumah tangga yang berhak sehingga subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkas Andrew.