Kontroversi lainnya adalah rangkap jabatan beberapa menteri dan wakil menteri di Danantara.
Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara adalah Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Ini memunculkan pertanyaan tentang independensi dan fokus kerja. Bagaimana mungkin seorang menteri yang sudah disibukkan dengan tugas kementeriannya masih bisa memberikan perhatian penuh pada investasi Danantara?
Ini adalah masalah klasik dalam tata kelola di Indonesia, di mana pejabat publik sering kali memegang terlalu banyak peran sekaligus. Solusi yang lebih ideal adalah profesionalisasi penuh.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dibutuhkan sosok pengurus yang penuh totalitas dalam menjalankan operasional Danantara.
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah 2025: Menyelaraskan Visi Presiden
Para pemimpin Danantara sebaiknya memilih salah satu jabatan di tengah rangkap jabatan yang sedang dijalani, sebagai upaya menghindari konflik kepentingan dan menghindari kepentingan politik.
Jika Danantara memang ingin menjadi instrumen investasi yang efektif, maka ia harus dikelola oleh para profesional yang berdedikasi penuh, bukan oleh pejabat yang hanya membagi waktu di antara banyak tugas.
Belajar dari Temasek Singapura, yang dikelola oleh talenta terbaik dari sektor investasi, Danantara harus berani merekrut orang-orang yang memang benar-benar memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ini.
Efek ganda
Di luar isu struktural dan kepemimpinan, ada tantangan besar lain yang harus dihadapi, yaitu bagaimana Danantara memastikan bahwa investasinya benar-benar memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Fokus pada sektor investasi yang memiliki efek ganda yang tinggi harus menjadi prioritas. Infrastruktur, energi hijau, manufaktur berteknologi tinggi, serta digitalisasi ekonomi adalah beberapa sektor yang harus menjadi pilar utama.
BACA JUGA:Belajar Sejarah Negara di Asia untuk Antisipasi Dampak #KaburAjaDulu
Jika tidak memiliki strategi investasi yang jelas, Danantara bisa kehilangan arah dan terjebak dalam proyek-proyek yang kurang produktif atau bahkan merugikan negara.
Transparansi juga harus menjadi pilar utama dalam operasional Danantara. Mengingat besarnya dana yang akan dikelola, publik berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai terkait kebijakan investasi, penggunaan dana, serta hasil yang telah dicapai.
Jika Danantara beroperasi seperti sebuah entitas eksklusif yang menutup diri dari kritik dan masukan publik, maka cepat atau lambat kepercayaan terhadapnya akan runtuh.
Dalam hal ini, Oversight & Accountability Committee yang dibentuk harus benar-benar memiliki keberanian untuk menegakkan aturan.